DMINEWS, DEPOK — Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Muhammad Jusuf Kalla (JK) telah membatalkan mega proyek Jembatan Selat Sunda (JSS), kurang dari 100 hari masa pemerintahannya.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dr. Andrinof Chaniago, menyatakan sedikitnya terdapat empat alasan pemerintahan Jokowi-JK membatalkan megaproyek JSS.

Hal ini dinyatakan dalam orasi ilmiah Dies Natalis FISIP UI ke 47, dengan tema “Pengarusutamaan Bidang Sosial dan Budaya dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia” pada Senin (2/2) siang.

“Alasan pertama, pembangunan mega proyek JSS tidak menyelesaikan masalah utama transportasi air akibat infrastruktur yang tidak memadai seperti dermaga, pelabuhan dan kapal laut,” tutur Andrinof pada Senin (2/2) siang.

Hingga saat ini, lanjutnya, masih banyak rekomendasi dan rencana pembangunan transportasi laut yang belum pernah dijalankan atau belum selesai prosesnya.

Misalnya, renovasi terhadap dermaga pelabuhan yang rusak dan penambahan dermaga baru untuk mempercepat akses serta perbaikan, peremajaan dan penggantian kapal-kapal tua dan usang.

“Hal ini sesuai dengan misi pembangunan ‘tol laut’ untuk mempercepat akses pertukaran barang dan jasa melalui transportasi laut,” jelas Andrinof.

“Alasan kedua, pemerintah konsisten dengan visi pembangunan negara maritim sebagai identitas bangsa Indonesia,” ujarnya.

Jika pembangunan mega proyeek JSS diteruskan, lanjutnya, dapat berdampak negatif terhadap transportasi laut antara Pelabuhan Merak dan Bakauheuni.

Alasan ketiga, ungkapnya, fasilitas infrastruktur di Pelabuhan Merak dan Bakauheuni sangat buruk dan tidak layak. Termasuk kapal-kapal tua yang masih beroperasi.

Menurutnya, pemerintah konsisten untuk membenahi transportasi penyeberangan antar pulau dengan meningkatkan kualitas pelabuhan, dermaga dan kapal laut.

Khususnya aspek pelayanan konsumen dan keselamatan transportasi publik di laut. Jadi, ungkapnya, solusi untuk mengatasi kemacetan di sepanjang jalur menuju Pelabuhan Merak bukan dengan membangun mega proyek JSS.

Alasan keempat, jelas Andrinof, Ialah terlalu besarnya anggaran pembangunan mega proyek infrastruktur JSS, mencapai Rp 225 triliun, dengan hasil yang tidak menyelesaikan masalah.

“Mega proyek infrastruktur JSS hanya mempertimbangkan pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi tidak menjadi solusi dan menyelesaikan masalah utama di sektor transortasi laut, apalagi biayanya mencapai Rp 225 triliun,” tegasnya.

Selain empat alasan utama itu, jelas Andrinof, pemerintah menduga adanya konsesi tertentu (dalam bentuk kepemilikan lahan) yang diberikan kepada pengembang dan pemenang tender megaproyek JSS.

“Secara logika, tidak mungkin biaya investasi yang dikeluarkan pengembang dan pemenang tender megaproyek JSS dapat kembali hanya dengan pembayaran tiket oleh kendaraan yang melintas di JSS,” paparnya.

Kalau pun bisa, ujarnya, butuh waktu puluhan tahun untuk mengembalikan biaya investasi hingga mendapat keuntungan bagi pengembang dan pemenang tender mega proyek JSS.

“Jadi, kami menduga ada konsesi tertentu (istimewa) yang diperoleh pengembang dan pemenang tender mega proyek JSS. Pemerintah sedang menyelidikinya, apa saja konsesi yang diberikan,” pungkasnya.

Dalam Dies Natalis FISIP UI ke-47 ini, hadir Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met, Dekan FISIP UI, Dr. Arie Soesilo Setiabudi, para dekan terdahulu, pimpinan, staf pengajar, mahasiswa, alumni dan sivitas akademika FISIP UI.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani