DMI.OR.ID, JAKARTA – Kesenjangan sosial di Indonesia sangat tinggi sekali. Hal ini terjadi akibat distribusi kekayaan negara yang sangat timpang dan tidak adil di Indonesia. Bayangkan saja, lebih dari separuh (kekayaan) bangsa Indonesia hanya dikuasai dan dikendalikan oleh 23 konglomerat yang masing-masing memiliki perusahaan raksasa di Indonesia.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, DR. H. Zulkifli Hasan, SE, MM, menyatakan hal itu saat menjadi narasumber dalam acara Lokakarya Nasional Pengelolaan Waqaf dan Aset-Aset Masjid di Indonesia pada Senin (25/5) malam di Masjid Istiqlal, Jakarta.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI) bekerjasama dengan Kementerian Agama (Kemenag) RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Waqaf Indonesia (BWI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
“Ummat Islam Indonesia yang jumlahnya terbesar di dunia ternyata belum mapu menjadi contoh bagi ummat Islam se-dunia, belum mampu menjadi ‘rahmatan lil alamin’. Bayangkan saja, 50 persen kekayaan negara hanya dikuasai oleh 23 perusahaan milik 23 konglomerat terkaya di Indonesia,” tutur Zulkifli dengan nada geram.
Ummat Islam Indonesia yang besar ini, lanjutnya, belum mampu mengkonversi energi sosial menjadi kekuatan politik (kekuasaan) dan ekonomi di Indonesia. Padahal, indonesia adalah negeri demokrasi terbesar ketiga di dunia yang mayoritas Muslim. “Mungkin, kondisi ini terjadi karena kita kurang kerja keras,” ujarnya.
“Kita sering hanya bicara surga dan neraka saja setiap hari, padahal masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup miskin. Lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia, yang mayoritas Muslim, hanya menguasai kurang dari 50 persen kekayaan nasional Indonesia. Sungguh hal ini tidak adil,” ungkapnya.
Menurutnya, jurang perbedaan antara si kaya dan si miskin sangat tinggi akibat kurang dari 1 persen warga menguasai lebih dari separuh kekayaan bangsa Indonesia. Lihat saja indeks koefisien gini yang semakin tinggi. “Hal ini menjadi tugas kita semua, khususnya pemerintah, tentang bagaimana cara mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, mengentaskan kebodohan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (sdm),” jelasnya.
Salah satu caranya ialah dengan mengangkat derajat sdm bangsa Indonesia melalui pendidikan. “Kita, Ummat Islam, harus merebut kendali ekonomi dan politik di Indonesia. Pasalnya, NKRI ini sangat kaya. Kekayaan alam berlimpah ruah di Indonesia, lihat saja di daratan dan di lautan NKRI, apa saja ada,” jelas Zulkifli.
Ummat Islam, harapnya, harus meningkatkkan taraf pendidikannya, minimal hingga SMA, jangan hanya tamat SD atau SMP. Bangsa Indonesia harus bisa mengejar ketertinggalannya di berbagai bidang dengan bangsa-bangsa lainnya.
“Pendidikan adalah kunci keberhasilan bangsa-bangsa maju seperti Korea, Jepang, Cina dan Yahudi. Mereka dapat menguasai dunia dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang baik. Dengan jumlah kita yang besar, bidang politik dan ekonomi harus direbut demi kesejahteraan dan kemaslahatan ummat,” papar Zulkifli.
Zulkifli juga merasa prihatin denganketidakberdyaan dan ketidakmampuan bangsa Indonesia di bidang teknologi, sehingga kekayaan negara harus dikelola oleh korporasi asing. “Untung saja masih ada batu akik, sehingga perekonomian rakyat tetap bergerak. Kalau tidak, ekonomi tambah lesu,” ujarnya.
Dalam acara ini, Ketua Departemen Sarana Hukum dan Waqaf (SHW) PP DMI, Dr. H. Nadjamuddin Ramly, MA, menjadi moderator, sedangkan Ketua Bidang SHW PP DMI, Drs. H. Muhammad Natsir Zubaidi, memberikan pelakat kepada Ketua MPR RI. Hadir juga Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi dan Pengembangan SDM, Drs. H.R. Maulany, SH.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
