DMI.OR.ID, YOGYAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah selama dua hari (23-24/5) mengadakan Konvensi Nasionao Indonesia Berkemajuan (KNIB) di Sportorium Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).Kegiatan ini sebagai upaya untuk meneguhkan dan mewujudkan cita-cita Indonesia yang maju, berkeadilan dan sejahtera.

Berbagai hal terkait kehidupan berbangsa dan bernegara dibahas dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan pengurus Muhammadiyah baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta utusan amal usaha di lingkungan Muhammadiyah. Berikut hasil KNIB yang kegiatannya dibuka oleh Presiden Jokowi tersebut:

1. Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) adalah rumah bersama bangsa, dengan berbagai kelompok, golongan dan kepentingan tinggal di dalamnya. Oleh karena itu, segenap komponen Bangsa memiliki kewajiban dan hak untuk menjaga Keamanan, kesatuan, Keadilan, dan Kesejahteraan.

2. Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) dijalankan dengan prinsip demokrasi yang berbasis hikmat dan kebijaksanaan. Memadukan antara kecermatan dan kecakapan dalam menjalankan roda pemerintahan, tanpa terjebak pragmatisme ataupun kehilangan orientasi kehidupan kebangsaan jangka panjang, yaitu keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

3. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang ditegakkan dengan supremasi hukum, bukan dengan kekuatan. Penegakan hukum mensyaratkan adanya integritas moral. Oleh karena itu, moralitas dan integritas harus menjadi tulang punggung kehidupan politik dan demokrasi.

4. Para Pendiri Bangsa (Laki dan Perempuan) mendesain NKRI sebagai Negara Kesejahteraan, sebagaimana tergambar dalam Pembukaan UUD 1945: Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Karenanya, negara memiliki tanggungjawab penuh untuk mewujudkan kesejahteraan pagi rakyatnya.

5. Dalam bidang ekonomi, Indonesia masih banyak tertinggal dibanding negara lain. Pemerintah harus lebih responsif mendorong program-program yang bersifat strategis guna melakukan percepatan pembangunan. Terutama dalam infrastruktur, industri, kinerja birokrasi, dan kualitas SDM.

6. Indonesia adalah bangsa yang agamis. Karena itu agama harus tetap menjadi fondasi, kerangka, dan sendi dalam kehidupan berbangsa, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. Namun kehidupan agama harus dijaga agar selalu berorientasi kepada kebaikan dan perdamaian, dan bukan ekstremisme dan kekerasan. Agama juga tidak boleh menjadi komoditas, yang diperdagangkan atau dimainkan untuk kepentingan politik atau ekonomi.

7. Indonesia juga sebuah bangsa yang majemuk. Keragaman merupakan salah satu identitas dasar bangsa indonesia. Semua komponen bangsa wajib ikut serta menjaga keragaman negeri ini sebagai rahmat, bukan sebagai ancaman. Keragaman tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan apapun, baik kepentingan politik, ekonomi, budaya, bahkan agama sekalipun.

8. Penghargaan dan penghormatan atas keragaman juga harus diwujudkan dalam kehidupan publik. Yaitu dalam Undang-Undang dan Regulasi yang berkeadilan gender, serta mengahargai hak-hak kelompok minoritas dan kelompok marginal.

9. Salah satu kunci kemajuan sebuah bangsa adalah kemampuannya menyiapkan generasi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan sistem pendidikan yang baik, tidak hanya dalam membekali generasi baru dengan ketrampilan memperbaiki kualitas kehidupan, melainkan juga dalam memahami makna kehidupan.

10. Ditengah hiruk-pikuk aliran informasi yang semakin tidak terbendung, bangsa Indonesia harus belajar untuk bisa fokus kepada agenda-agenda besar: yaitu menegakkan keadilan dan membangun kesejahteraan. Tetap fokus kepada tugas dan amanah masing-masing, membangun rasa persaudaraan dan saling menghargai sesama komponen bangsa. Sehingga indonesia dapat bangkit menjadi bangsa berdaya saing, bangsa yang kuat dan disegani. SEBUAH INDONESIA YANG BERKEMAJUAN. YOGYAKARTA. UMY. 24 Mei 2016. (HS)