Jusuf Kalla, 82 tahun, telah dikenal sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia sejak tahun 2010. Kiprahnya dalam kepengurusan masjid dimulai sejak masa sekolah menengah pertama di Sulawesi Selatan. Dalam wawancara dengan Tempo di rumah pribadinya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, sosok yang akrab dengan panggilan JK mengungkapkan betapa dalam keterlibatannya dalam organisasi masjid, semua ini berkat dari arahan ayahnya, Haji Kalla.
Haji Kalla, pendiri kerajaan bisnis Kalla Group, pernah memintanya untuk mengemban tugas sebagai bendahara di sebuah masjid yang bersebelahan dengan rumah mereka di Makassar. Pengalaman ini memberikannya pemahaman tentang perilaku dan tradisi kepengurusan masjid, sebuah peran yang terus berlanjut hingga kini. Setelah ayahnya wafat, Jusuf Kalla menggantikan peran sebagai bendahara dan akhirnya mengambil alih kepemimpinan di Masjid Raya Makassar dan Masjid Al-Markaz. Selain itu, perannya juga merambah ke Jakarta, di mana ia dipercaya menjadi penasihat dan pengurus di beberapa masjid, termasuk Masjid Sunda Kelapa.
Dalam pernyataannya, Jusuf Kalla menegaskan bahwa hidupnya selalu melekat dengan pengurusan masjid. “Saya ini menjadi pengurus masjid yang terlama,” ujarnya. Berikutnya, ia menjabarkan empat pilar kesibukan pasca purna tugas di pemerintahan. JK menyebutnya ABSD, yang terdiri dari aspek agama, bisnis, sosial, dan damai. Ia menekankan bahwa urusan agama mencakup pengurusan dan pembangunan masjid, sementara bisnis dijalankan dalam kapasitas penasihat dengan kunjungan ke kantor secara rutin. Untuk kegiatan sosial, ia aktif dalam mengelola Palang Merah Indonesia serta mendukung bidang pendidikan, sedangkan unsur damai mengisi kegiatan kesehariannya.
Perkembangan masjid di Indonesia, menurut Jusuf Kalla, telah berkembang lebih inklusif, dengan masjid kini melayani berbagai kalangan tanpa memandang aliran. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, masjid masa kini juga menjadi pusat kegiatan pengajian yang didominasi oleh generasi muda. Meski demikian, ia mengakui adanya masjid yang lebih tertutup dan eksklusif, namun hal itu lebih disebabkan oleh isu keamanan dan kebersihan daripada faktor ideologi pengurusnya.
