DMi.OR.ID, JAKARTA – Memasuki abad kedua sejak didirikannya, Muhammadiyah kini berfokus untuk mengembangkan perekonomian umat khususnya berbasis syariah.

“Setelah sukses di abad pertama Muhammadiyah mengembangkan amal dalam bidang pendidikan dan layanan sosial kesehatan, kini di abad kedua, Muhammadiyah akan mengembangkan pilar ketiga, yakni gerakan pemberdayaan ekonomi umat,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dr Haedar Nasir, dalam pidato peresmian Muhammadiyah Business Center (MBC), Ahad (19/11), di Graha Adya, Pondok Labu, Jaksel.

Kapolri Jenderal Pol Prof H Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyambut baik dan mendukung penuh pencanangan Muhammadiyah untuk berfokus menggarap pemberdayaan ekonomi umat.

“Dalam pandangan saya, rencana Muhammadiyah untuk fokus dalam bidang perekonomian setelah sukses dalam bidang pendidikan dan kesehatan ini sangat tepat. Saya dukung penuh dan apresiasi usaha tersebut,” ujar Kapolri.

Menurut Jenderal Tito, sistem ekonomi berbasis syariah yang dipilih Muhammadiyah dalam bentuk koperasi syariah itu sudah tepat di tengah perekonomian saat ini yang didominasi sistem kapitalisme dan liberalisme, terutama pada tingkat global.

“Perekonomian syariah sejalan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang menjadi prinsip dari ekonomi Pancasila. Kedua sistem ekonomi itu melandaskan pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama,” jelas Kapolri.

Mantan Kepala BNPT itu memaparkan, sistem kapitalisme dan liberalisme telah menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Sistem tersebut juga rentan bagi munculnya ketidakstabilan sosial politik karena kekayaan terkonsentrasi hanya pada sekelompok kecil orang saja.

“Penguasaan ekonomi ini jelas bertentangan dengan Pancasila. Selain kapitalisme dan liberalisme, juga ada sistem komunisme, baik ekonomi maupun politik budaya, juga berlawanan dengan Pancasila. Komunisme sudah dilarang, dan kapitalisme liberalisme memungkinkan munculnya ekonomi berbasis komunisme. Oleh karena itu, sistem koperasi yang khas Indonesia yang diterapkan Muhammadiyah itu tepat dan alternatif solusi bangsa ini untuk dikembangkan lebih luas lagi. Koperasi adalah sistem ekonomi berkeadilan dan merupakan jalan tengah, karena dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat,” lanjut Tito.

Mantan Kapolda Metro Jaya dan Papua itu menilai langkah yang diambil Muhammadiyah Ranting Pondok Labu itu sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Indonesia dan bangsa.

Jenderal Tito juga memuji tokoh nasional yang juga Ketua Muhammadiyah Ranting Pondok Labu, Prof Din Syamsuddin, yang turun langsung memelopori gerakan ekonomi umat tersebut.

“Saya salut dan kaget, tokoh sekaliber Pak Din yang juga mantan Kapolri nya Muhammadiyah, turun dan terjun langsung jadi Kapolsek nya Muhammadiyah, karena Ranting itu setara Polsek, atau malah Pospol. Ini luar biasa. Saya siap mendukung dan bekerjasama,” papar Guru Besar bidang terorisme dan keamanan PTIK tersebut.

Jenderal Tito berharap, kepeloporan Din Syamsuddin bersama tokoh lain seperti Jimly Assiddiqi tersebut dapat ditiru oleh pengurus Muhammadiyah di berbagai wilayah lain di Indonesia. “Jika gerakan ini masif di berbagai daerah, saya yakin Indonesia akan segera makmur dan maju,” pungkas Kapolri.

Dalam kesempatan ini, hadir pula Ketua MPR Zulkifli Hasan, Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama antar Agama dan Peradaban Prof Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nasir, Ketua DKPP Jimly Assiddiqi, mantan Menperin Saleh Husin, anggota DPR Rully Khoirul Azwar, rektor UMJ Prof Syaiful Bakhri, dan 200 an undangan lainnya. HS