DMINEWS, NATUNA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa prihatin atas tudingan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di halaman Masjid Agung Kabupaten Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna, Wan Aris Munandar, menyatakan halaman Masjid Agung Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri, menjadi tempat perdagangan dan penggunaan Narkoba. Hal ini jelas sangat memprihatinkan.
 
Ia mengungkapkan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan manajemen PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri.
 
Ketua Bidang Pendidikan Dewan Pimpinan MUI Pusat, Dr. H. Anwar Abbas, menyatakan sangat prihatin mendengar kabar itu. Apalagi tokoh masyarakat Natuna, Zabarudin, menyatakan halaman Masjid Agung Natuna juga digunakan untuk tempat berpacaran dan perselingkuhan. 
 
“Jadi, halaman masjid Agung Natuna bukan sekedar tempat transaksi narkoba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” tutur Anwar mengutip pernyataan Zabarudin, dalam rilisnya keada DMINEWS, Rabu (14/1) pagi.
 
Apalagi menurut dua tokoh itu, jelasnya, halaman Masjid Agung Natuna menjadi tempat aktivitas perbuatan tidak terpuji karena kondisi halaman masjid gelap gulita pada malam hari.
 
Anwar pun mengaku dapat memahami alasan kedua tokoh itu, namun seharusnya pemerintah dan aparat keamanan setempat segera bertindak sigap mengatasinya, apalagi masyarakat sudah memberitahukan hal itu.
 
“Tugas pemerintah dan aparat kepolisian ialah untuk menegakkan hukum dan menciptakan keamanan agar masyarakat dapat hidup tenang. Apalagi, perbuatan terlarang dan tidak terpuji itu mereka lakukan di tempat suci ummat Islam,” tegas Anwar.
 
Jadi, lanjutnya, kondisi gelap gulita dan tidak adanya aliran listrik ke masjid Agung Natuna jangan menjadi alasan pemerintah dan aparat keamanan setempat untuk tidak bertindak mengatasi persoalan,” tegas Anwar.
 
Membiarkan perbuatan itu terus berlangsung, jelasnya, benar-benar mengesankan pemerintah dan aparat kepolisian tidak peduli terhadap kehidupan keagamaan dan tidak punya perhatian terhadap hal-hal yang akan merusak fisik dan mental warga Natuna. 
 
“Padahal, mereka dipilih untuk mengabdi bagi kepentigan masyarakat. jadi, pemerintah dan aparat keamanan tidak boleh membiarkan hal-hal yang akan merusak rakyatnya, tetapi harus berusaha menghentikannya, bekerjasama dengan elemen-elemen masyarakat lainnya,” ungkap Anwar.
 
Pasalnya, dengan bersinerginya pemeritah, aparat kepolisian dan masyarakat setempat, maka hal-hal yang tidak baik itu dapat dihentikan. Mudah-mudahan Pemkab Natuna dan aparat kepolisian setempat dapat melakukan langkah-langkah yang diharapkan oleh masyarakat.
 
 
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani