DMINEWS, JAKARTA — Terkait pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki beberapa pandangan.

Komisioner Komnnas HAM, Maneger Nasution, menyatakan secara kelembagaan Komnas HAM merekomendasikan penghapusan hukuman mati.

Keputusan ini, lanjutnya, diambil melalui rapat paripurna pada 2014 lalu. Pasalnya, hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi. Namun, keputusan itu diambil secara ‘dissenting opinion’ (terdapat pendapat berbeda diantara para komisioner).

“Sebagai komisioner, saya termasuk yang menyetujui hukuman mati untuk tindak pidana tertentu. Misalnya pembunuhan berencana, apalagi terhadap perempuan dan anak,” tutur Maneger saat dihubungi DMINEWS, Ahad (18/1) pagi. 

Hukuman mati, paparnya, juga dapat diterapkan untuk bandar dan pengedar narkoba, pelaku teroris, penjahat koruptor dan penjahat kemanusiaan lainnya. 

Maneger pun mengakui hak hidup adalah hak yang tidak boleh dikurangi. Namun dalam pasal 28 A-J Undang Undang Dasar (UUD) 1945, sebuah hak boleh dibatasi dengan Undang-Undang. 

Apalagi secara hukum, paparnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan hukuman mati tidak bertentangan dg konstitusi pada 2007 lalu. 

Jadi, jelasnya, hukuman mati bersifat konstitusional. Itu sebabnya sebagai warga yang taat asas dan hukum, warga negara harus memahaminya. 

“Saya mengapresiasi ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak grasi terpidana mati kasus narkoba. Kita berharap Presiden Jokowi juga tidak mengampuni penjahat koruptor,” ungkapnya. 

Terkait dengan eksekusi mati terhadap bandar/ pengedar narkoba, jelasnya, Komnas HAM bisa memahaminya. Pasalnya, nereka telah menyebabkan terbunuhnya manusia. 

“Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), mayoritas generasi muda bangsa ini, 40-50 orang per hari, menjadi pecandu narkoba,” ujarnya. 

Semoga hukuman mati ini, lanjutnya, memberikan kepastian hukum dan efek jera. Namun, eksekusi mati ini tidak hanya terhadap bandar atau pengedar narkoba dan teroris saja, tetapi juga penjahat koruptor. 

“Korupsi itu berimplikasi terhadap pelanggaran HAM. Jadi, pelakunya dapat dihukum mati,” tegas Maneger.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani