DMINEWS, JAKARTA — Penyebab konflik horizontal antar umat beragama di Indonesia adalah faktor ketidakadilan dan kemiskinan. Jadi, konflik tidak disebabkan perbedaan suku, adat-istiadat, ras dan agama.
Sekretaris Jenderal (Sekjend) Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI), Imam Addaruqutni, menyatakan konflik berdarah dan ekstrimisme yang pernah muncul di Maluku disebabkan oleh ketidakadilan dan kemiskinan yang dibiarkan berlarut-larut.
“Saya ingat kata-kata Pak Jusuf Kalla (JK), konflik horizontal dan ekstrimisme yang terjadi di Maluku, tahun 2000 silam, disebabkan faktor kemiskinan dan ketidakadilan di masyarakat,” tutur Imam pada Selasa (23/12) sore.
Imam mengungkapkan hal ini dalam acara silaturrahim PP DMI dengan delegasi dari Majelis Dakwah Negara dan Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia (YADIM) pada Selasa (23/12) sore.
 
Konflik Maluku semakin meningkat tensinya, papar Imam, karena dibungkus dengan radikalisme agama, bahkan menggunakan istilah jihad (perjuangan suci). Kondisi serupa juga terjadi dalam konflik Papua saat ini. Misalnya, orang Papua tidak mau dipimpin orang non-Papua karena alasan agama.
 
Sebenarnya, ungkap Imam, konflik agama adalah persoalan klasik ummat manusia. Dalam sejarah Islam, konflik itu terjadi sejak abad ketiga hijriah  atau abad ke sembilan masehi. ‘Islamophobia’ dan ‘Kristophobia’ terjadi karena kecemburuan dan kesenjangan sosial antar ummat beragama. Penyebab utamanya adalah ketidakadilan dan kemiskinan yang dibiarkan berlarut-larut.
 
Menurutnya, persoalan kemajemukan dan keberagaman bangsa Indonesia jauh lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan Malaysia atau negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pasalnya, di Indonesia hidup ribuan suku bangsa, berbagai macam agama, adat-istiadat, ras, dan aliran kepercayaan. 
 
Apalagi, ungkapnya, wilayah Indonesia luas sekali dan terdiri atas ribuan pulau dengan sistem demokrasi yang sangat bebas. Itu sebabnya teroris seperti Noordin Mohammad Top dan Dr. Azhari lebih mudah beraksi di Indonesia daripada Malaysia.
 
Dalam acara ini, Majelis Dakwah Negara Malaysia diwakili oleh Prof. (Emiritus) Dr. Datuk H. Mahmood Zuhdi, Datuk H. Abdul Halim Abdul Kadhi dan Datuk H. Mohammad Azian bin Mohammad Daud. 

Hadir pula Atase Pendidikan Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia di Jakarta, Datuk H. Abang Zainal Abidin bin Abang Ariffin.

Adapun delegasi YADIM diwakili oleh Datuk H. Mohammad Hafez bin Azmi dan Datuk H. Mihammad Firdaus Hasan.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani