DMI.OR.ID, JAKARTA – Saat ini seringkali dikeluhkan penyerapan anggaran oleh Kementerian/Lembaga berjalan dengan lambat. Sebenarnya penyerapan mengalami keterlambatan karena lambatnya penyusunan perencanaan. Artinya, kita membutuhkan rancang bangun yang lebih baik.

“Kita perlu perombakan dalam membangun, merencanakan, mengaplikasikan pembangunan dan menjaga kesinambungan,” ucap Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika berbicara saat berdialog dengan pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas di Kantor Bappenas, Rabu 29 Juli 2015.

Wapres juga mengingatkan bahwa kita harus mulai mengurangi ketergantungan kepada tenaga atau konsultan asing dalam melaksanakan pembangunan. Seringkali, kata Wapres, setiap kita ingin membangun sesuatu yang rumit, seperti pembangunan jalan tol yang hebat, yang kita lakukan adalah memanggil konsultan asing dari Jepang, Amerika Serikat, Australia dan negara lainnya. “Kita tidak percaya diri, padahal ada ratusan S2 dan S3,” kata Wapres yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.

Ketidakpercayaan diri kita ini, kata Wapres, karena kita malas membicarakan masalah teknis secara detil. “Saya selalu katakan membangun itu membuthkan tiga kekuatan, yakni kekuatan otak, otot dan kantong. Tak mungkin membangun tanpa tiga kekuatan ini,” ujar Wapres. Tentu yang dimaksud Wapres dengan otak adalah pemikiran atau ide-ide, otot adalah sumber daya manusia dan kantong adalah anggaran.

Wapres menceritakan pengalamannya ketika akan membangun bandara di Makassar dan Medan. Saat itu, Wapres meminta tidak boleh menggunakan tenaga asing, tetapi lihatlah bandara-bandara di negara maju. “Dengan kemampuan sendiri ternyata kita bisa. Itulah yang mendasari, kita harus punya tekad dengan kemampuan dan pemikiran yang cerdas,” ucap Wapres.

Rancang Bangun : Upaya Merencanakan Lebih Baik

Dengan kapasitas dan kemampuan yang kita miliki, kita harus yakin dapat merancang Indonesia yang benar. Yang terpenting menurut Wapres adalah bagaimana hal-hal yang direncanakan dapat terimplementasi dengan baik. Kuncinya, kata Wapres, apabila rancang bangun dapat dibuat dengan baik.

Memang saat ini, kita telah memiliki blue book, tapi sebagian besar isinya masih merupakan wishlist atau harapan. Jika telah dibuat rancang bangun, maka daftar-daftar itu telah memilki rencana detil, sehingga akan mudah untuk menawarkan kepada investor atau untuk memperoleh loan, sehingga akan diperoleh kelayakan ekonominya juga. “Tapi kalau baru wishlist sangat susah,” ucap Wapres.

Untuk itulah, Wapres menaruh harapan kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan tugas-tugas yang diembannya ke depan. Sebenarnya, kata Wapres, bukan tugas khusus, tapi tugas yang memang seharusnya dikerjakan untuk pembangunan yang benar.

Kita harus ingat, lanjut Wapres, bahwa tujuan pembangunan adalah memajukan bangsa yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan itu, harus dengan perencanaan yang baik agar mendukung tindakan yang baik, sehingga fungsi perencanaan harus berjalan dengan baik di Bappenas. Selain itu, kata Wapres, filosofi yang dimiliki suatu negara harus dijalankan. “Filosofi yang kita miliki adalah trisakti, yakni kemandirian ekonomi dan berdaulat dalam politik,” ucap Wapres.

Sebenarnya, apa yang dimaksud oleh Presiden Sukarno tentang Trisakti, dijalankan juga oleh Presiden Suharto, tetapi dengan istilah yang berbeda, yaitu pembangunan dengan pemerataan dan stabilitas. “Dalam suatu negara harus diimplementasikan seperti itu, implemntasi itu masuk ke dalam suatu rancangan, baik jangka panjang, menengah,” kata Wapres.

Untuk itulah, anggaran pun memiliki filosofi, yaitu pertumbuhan, pemerataan, keberlanjutan dan hal-hal yang mengikat kita. “Apabila perencanaan dan pelaksanaan tidak mencermikan itu, negara akan pincang,” ujar Wapres.

Wapres juga mengingatkan bahwa terdapat banyak indikator dalam pembangunan, seperti target pertumbuhan, tenaga kerja yang ingin dicapai, turunya angka kemiskinan. Kesemuanya itu hanya dapat dicapai dengan penyusunan perencanaan yang baik. “Itulah kenapa kita mempunyai perencanaan nasional di Bappenas, Bapeda di daerah, dan kementerian atau lembaga memiliki biro perencanaan,” ucap Wapres.

Wapres menjelaskan adanya perbedaan prinsip pembangunan di masa Orde Baru dan saat ini. Di masa Orde Baru (Orba), pembangunan lebih mudah karena bersifat sentralistik dan otoriter. Saat itu, kenang Wapres, apa yang diarahkan Presiden Suharto akan diterjemahkan oleh para menteri, sehingga pembangunan bisa berjalan hingga desa, seperti pembangunan SD inpres. “Sekarang jaman itu telah lewat. Suatu perubahan mendasar dan tercermin dalam Undang-Undang,” kata Wapres. (Hamdani/sumber: wapres.go.id))