DMI.OR.ID, JAKARTA – Akar konflik di Indonesia sesungguhnya tidak disebabkan oleh aktor agama, tetapi lebih kepada masalah ketidakadilan ekonomi, kesenjangan sosial, dan konflik politik di daerah. Termasuk perlawanan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh dan konflik bernuansa suku, ras, dan agama (SARA) di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Ketua Umum Piminan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI), DR. H. Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden (Wapres) RI, menyampaikan permasalahan itu pada Rabu (4/10) pagi, saat menjelaskan materi dalam Pidato Peradaban bertema: Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Dunia Apa Strategi Indonesia Menghadapinya?.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilizations(CDCC) bekerjasama dengan Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) RI, bertempat di Kantor Setwapres RI, Jakarta.

“Apakah konflik berkepanjangan di Aceh itu akibat masalah agama? kalau benar, mengapa setelah Presiden Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid) telah memberlakukan Undang-Undang Syariah di Aceh (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam/ NAD) ketika itu, namun tetap saja (GAM) berontak,” tutur Wapres Kalla pada Rabu (4/10).

Wapres Kalla pun menganggap bahwa konflik Poso dilatarbelakangi oleh proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dianggap tidak adil. “Di Poso, sebab konflik itu karena Pilkada. Setelah proses demokrasi semakin terbuka (era reformasi), terdapat konsensus jika gubernurnya seorang Muslim, maka wakil gubernurnya seorang Kristen. Begitu pun sebaliknya,’ jelas Wapres Kalla.

Wapres Kalla pun bersyukur bahwa Indonesia hingga ini tidak mengalami konflik bernuansa agama seperti di Suriah. “Di Suriah, semua negara mengebom satu sama lain, antara lawan dan kawan tidak jelas. Semua kota-kota kuno pun dihancurkan, termasuk oleh Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). Alhamdulilah, kita (Indonesia) tidak ada (mengalami) hal itu,” ungkapnya.

Menurutnya, hampir semua masalah terorisme terjadi karena para pelakunya kehilangan harapan. ISIS timbul di negara yang gagal seperti Suriah. Namun, yang menimbulkan justru Amerika yang mengebom Iraq. “Mereka, negara besar, ingin menyebarkan demokrasi dengan cara paksa, bahkan menganggap demokrasi sebagai agama,” paparnya.

Masalah konflik energi dan sumber daya mineral di kawasan Timur Tengah pun menjadi perhatian khusus Wapres Kalla dalam paparannya. Sejak tahun 1930-an, ditemukannya gas dan minyak bumi sebagai sumber energi telah menjadi polemik dan sumber konflik di Timur Tengah. “Orang Sudan mengatakan, gas atau minyak bumi itu ada kalau ada azan di wilayah itu,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan DMI.ORID, acara ini dihadiri oleh ratusan orang yang diundang secara khusus oleh CDCC. Turut hadir dan memberikan sambutan Ketua CDCC, Prof. Dr. H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A.

Hadir pula Ketua PP DMI, Drs. H. Muhammad Natsir Zubaidi, dan Ketua Departemen Sarana, Hukum, dan Waqaf PP DMI, Dr. H. Najamuddin Ramly, M.Si., yang juga Direktur Warisan dan Diplomasi Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani