DMI.OR.ID., JAKARTA – Wakil Presisen (Wapres) RI, Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, memerintahkan Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk segera menghitung jumlah sebenarnya masjid dan musholla yang ada di seluruh Indonesia dalam jangka waktu enam bulan ke depan.

“Jadi Dirjen (Direktur Jenderal Bimbingan) Masyarakat Islam (Kemenag RI) ini enak dia, tidak banyak urusannya kan. Dakwah juga tidak, hitung masjid juga tidak, urusan haji juga diurus oleh Dirjen Haji. Jadi sekarang tugas you (Anda) selama 6 bulan, kasih kita jumlah (masjid) yang sebenarnya,” jelasnya seoerti dikutip dari laman https://m.detik.com.

Menurutnya, jumlah pasti total seluruh masjid yang ada di Indonesia masih simpang siur. “Padahal, banyak program memakmurkan  masjid yang dilakukan DMI seperti program pendidikan, dakwah, hingga kesehatan,” tutur Wapres Jusuf Kalla pada Jumat (23/11) siang di Istana Wapres RI, Jakarta.

Kemenag RI pun, lanjutnya, tidak tahu jumlah masjid dan musholla yang sebenarnya di Indonesia. Hingga kini, hanya Allah SWT yang mengetahui berapa jumlah sebenarnya masjid dan musholla di Indonesia.

“Kita tanya Menteri Agama (berapa jumlah masjid) juga dia tidak tahu, tanya sekretariat juga baru hitung semuanya berapa, jadi yang Dirjen (Direktur Jenderal) ini (juga tidak tahu). Jadi semuanya dalam kesempatan ini, Sekjen (Sekretaris Jenderal) Kemenag nanti bikin program untuk menghitung jumlah masjid yang benar,” ungkap Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum PP DMI itu.

Wapres Kalla menyatakan hal itu saat memberikan sambutan dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I DMI. Rakernas ini dihadiri oleh sekitar 250 peserta dari unsur PP DMI, Pimpinan Wilayah (PW) DMI se-Indonesia, dan tamu-tamu undangan lainnya.

Wapres Kalla pun memaparkan bahwa bangunan yang paling banyak di Indonesia adalah masjid. “Karena masjid lebih banyak dibanding sekolah, dibanding banyak (bangunan). Kita selalu memakai (data jumlah masjid) 800 ribu. Mungkin sekarang sudah 900 ribu, yang tahu betul hanya Allah SWT, yang tahu betul,” ucapnya.

Wapres Kalla lalu meminta Kemenag RI untuk menugaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov),  Pemerintah Kabupaten (Pemkab), hingga Kecamatan untuk menghitung jumlah masjid yang sebenarnya.

“Kan ada kantor KUA (Kamtor Urusan Agama) di kecamatan, jangan hanya urus NTR (nikah, talak, rujuk) saja, urus NTR saja tidak urus masjid. (Hal) yang paling kurang diurus oleh Menteri Agama itu urusan masjid, paling kurang,” tegasnya.

Wapres Kalla juga menyatakan bahwa DMI telah membuat aplikasi Dewan Masjid untuk menghubungkan antara nama dan lokasi masjid dengan kegiatan pengurus masjid, da’i atau muballigh masjid, dan jama’h masjid.

Aplikasi Dewan Masjid ini juga menjadi ikhtiar DMI untuk membantu Kemenag RI dalam menghitung jumlah masjid yang sebenarnya ada di Indonesia.

Dalam prosesi pembukaan ini, turut hadir Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Dr. Sofyan Abdul Djalil, S.H., M.A., M.A.L.D., yang juga Ketua PP DMI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) RI, Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi (Pol). Drs. H. Syafruddin, M.Si., yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum)  PP DMI, dan Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  Kesehatan, Prof. Dr. dr. H. Fachmi Idris, M.Kes.

Hadir pula Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Dra. Hj. Puan Maharani, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, Dr. H. Wimboh Santoso, S.E., M.Sc., Ph.D., yang juga Ketua Majelis Pakar PP DMI, dan wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H., M.Kn.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani