Liputan6.com, Jakarta – Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) bertemu Menteri Luar Negeri Afghanistan Mohammad Hanif Atmar di Kantor Kemenlu Afghanistan di Kabul, Kamis (24/12/2020). JK membahas solusi perdamaian antara pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban.
Seperti dikutip dari Antara, Menlu Atmar menyampaikan harapannya kepada JK supaya pemerintah Indonesia terus memberi dukungan kepada Afghanistan dalam mencapai perdamaian.
Sebelumnya, Ketua Dewan Tinggi Rekonsiliasi Nasional (HCNR) Afghanistan Abdullah Abdullah berharap Indonesia dapat menjadi perantara perdamaian di Afghanistan dengan menyelenggarakan dialog antarulama se-Asia yang melibatkan pihak Taliban.
“Kami meminta Bapak (JK) untuk mempertemukan para ulama kami dengan Taliban dan ulama Indonesia untuk berbicara mengenai bagaimana pemahaman Islam itu terhadap kekerasan. Bapak sebagai Ketua DMI tentu memiliki pengaruh dan wibawa terhadap para ulama,” kata Abdullah di Kabul, Kamis.
Bagi Afghanistan, lanjut Abdullah, dialog antarulama tersebut memiliki arti penting mengingat Afghanistan dan sebagian besar negara di Asia memiliki karakteristik dan kultur serupa sehingga tidak sulit untuk menyatukan persepsi tentang hukum Islam yang selama ini menjadi sumber konflik di Afghanistan.
Keterlibatan Indonesia dalam upaya perdamaian di Afghanistan itu juga akan mempererat hubungan persaudaraan antara Indonesia dan Afghanistan sekaligus dapat meningkatkan kerja sama bilateral antara kedua negara.
Ajak MUI
Menanggapi hal tersebut, JK akan mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk ikut andil dalam dialog antara Pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban.
“Mengundang pihak yang berkonflik untuk berdialog di Jakarta, itu adalah salah satu opsi. Kita (Indonesia) akan mengundang melalui Majelis Ulama Indonesia,” kata JK.
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu juga akan segera melaporkan kepada Wapres Ma’ruf Amin terkait dengan rencana perwujudan perdamaian Afghanistan tersebut setibanya di Tanah Air.
“Saya juga akan segera melaporkan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk berkoordinasi. Bagaimanapun, program perdamaian ini adalah gagasan dari pemerintah Indonesia,” ujarnya.
