CITA POLRI SEJATI

 

Komjen. Pol. Syafruddin

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia

 

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakil Ketua Umum PP DMI

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Wakil Ketua Umum PP DMI

Sebagai insan beriman, suka cita dalam syukur dan tafakkur  menyambut dan merayakan HUT POLRI ke 72 tahun pada 1 Juli 2018. Usia yang dewasa dan matang. Institusi yang saya cintai dan banggakan, semoga juga menjadi kebanggaan bangsa dan seluruh anak negeri, menjadi berkah bagi semua.

Terlebih, masih dalam suasana Idul Fitri 1439 H, tradisi di bulan syawal, saat semua saling bersilaturahim, maaf memaafkan, dengan hati lapang, membangun kembali suasana ishlah, dalam kasih, damai, rukun, penuh kebersamaan, merupakan hari yang sangat baik, untuk semua kembali menjadi suci, bersih dan pada terlahir kembali dalam kesejatian.

Suasana kebatinan itulah yang membuat saya menuangkan semacam perenungan, harapan, sapa dan salam sebagai wujud rasa syukur sekaligus tafakkur melalui tulisan  ini, bagaimana POLRI sebagai lembaga milik bangsa dan negara, terus menjadi lebih baik dalam meraih kesempurnaan pengabdiaannya. Hal lainnya, karena pada HUT POLRI ke 72 tahun ini merupakan momen terakhir di penghujung 33 tahun lebih  sebagai abdi negeri dan aparat negara yang segera menuntaskan pengabdian saya menapaki masa purna tugas, semoga penuh manfaah, berkah dan husnul khotimah.

Pada 2018 hingga pertengahan tahun saat ini, kita bersyukur tengah melewati banyak capaian dan agenda besar bangsa, baik yang berskala nasional maupun lokal. Baru saja, Pemilukada di 171 daerah secara serentak berjalan dengan aman, damai dan  dam juga moment penting di Bali akan berlangsung pertemuan tahunan IMF dan World Bank (IMF and World Bank Annual Meeting). Semua membutuhkan fokus dan konsentrasi penuh dimana untuk menjaga keamanan dan kenyamanannya, POLRI menjadi garda terdepan mengemban tugas bersama aparat TNI dan seluruh rakyat untuk menyukseskannya.

Target utama Polri atas agenda strategis tersebut adalah memastikan terciptanya stabilitas keamanan dan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Kepercayaan rakyat domestik yang semakin kuat, juga harus diiringi dengan kepercayaan masyarakat global kepada kemampuan Polri sebagai aparatur negara dalam menjalankan profesionalitasnya.

Di era global ini, Polri sebagai bagian dari lembaga negara, juga secara langsung dan tak langsung hadir dalam peran dan merespon situasi dan peristiwa global. Seperti aksi-reaksi, seluruh kepentingan dunia yang berujung pada berbagai peristiwa baik dalam ranah  sosial, politik, ekonomi, budaya dan keamanan akan berimbas pada situasi nasional, lalu berpengaruh pada keamanan negara.

Oleh karenanya Polri sangat fokus dan intensif mencermati  isu dan perkembangan global termasuk isu kawasan guna mengambil  kebijakan strategis yang tepat dalam mengantisipasi dan menanggulangi potensi gangguan kamtibmas yang muncul ke permukaan.  Misalnya, Arab springs, Laut China Selatan, konflik di Marawi Selatan Filipina, isu Pasifik yang berhubungan dengan Papua merdeka, adalah beberapa contoh isu regional yang berdampak pada keamanan Indonesia. Ini yang menjadi pekerjaan rumah dan tanggungjawab bersama untuk mencari solusi, bukan saling caci dan curiga, saling menuding tanpa ujung.

 

Tugas Utama

Saat ini, kita bersyukur keamanan di negeri ini sangat stabil. Bila dibandingkan dengan beberapa kondisi nyata di belahan bumi lain, yang sampai saat ini masih terjadi konflik  horisontal maupun  vertikal, konflik dalam negeri, perang ideologi maupun instabilitas yang berkepanjangan.

Berbeda di negeri kita, dalam keseharian, segala aktivitas rutin baik roda pemerintahan dan kegiatan masyarakat, berjalan dengan baik. Anak-anak kita bisa bersekolah, orang tuanya bekerja, kegiatan usaha terus berjalan, program pembangunan terus meningkat, umat beragama menjaga rukun dan damai, hubungan diplomasi dan kerjasama dengan negara lain berjalan baik.

Padahal  tak ada satu jengkal tanah pun di negeri ini yang tidak bisa dipantau oleh negara lain, dengan luas lebih dari 17.000 pulau, 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah yang berbeda,  513 kabupaten dan kota dengan 34 provinsi. Potensi adanya ancaman dan gangguan sangat besar. Berkat komitmen dan peran para pemimpin formal maupun pemimpin sosial secara luas, serta kesadaran warga bangsa, kita tetap dalam suasana aman dan damai.

Alhamdulillah, POLRI bersama lembaga negara lain sebagai bagian tak terpisahkan, dibawah kepemimpinan nasional Bapak Presiden Jokowi-Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla, selalu hadir menunaikan tugas dan pengabdiannya masing-masing menuju cita dan agenda bangsa secara bersama.

Sejak awal kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian sebagai KAPOLRI,  merupakan kelanjutan sekaligus perbaikan bagi pengabdian pemimpin sebelumnya, bertekad untuk mewujudkan POLRI yang semakin profesional, modern dan terpercaya guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan semangat gotong royong. Hingga saat ini seluruh gerak personil dan institusi semakin solid dan kokoh dalam irama kepemimpinan terpadu.

Dengan jumlah personil 443.193 orang yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia, pengabdian aparat kepolisian menghadapi situasi dan kondisi yang beragam karakteristik dan tantangannya. Tugas utama untuk melaksanakan Linyomyan (Pelindung Pengayom Pelayan), Harkamtibmas dan penegakkan hukum terus dilakukan lebih optimal.

Sesuai tugas utama Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban dan penegakkan hukum, semuanya merupakan tantangan dan tugas mulia bagi setiap personel. Indonesia sebagai negara yang besar dan beragam, begitu luas dan penuh risiko bagi setiap penugasan di seluruh penjuru tanah air.

Potret dan wajah kepolisian sebenarnya ada pada setiap anggota yang bertugas di lapangan, secara nyata bersama dan berhadapan dengan masyarakat. Tentu sebagian besar setiap personil telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan sejujurnya masih ada oknum dan personel yang masih harus memperbaiki kinerjanya. Di sisi lain, tak sedikit yang rela berkorban dan menjadi korban hingga jiwa raganya dalam menunaikan tugas mulianya.

Dalam penegakkan hukum, prinsip supremasi hukum harus tegak di atas kepentingan dan faktor apapun. Harapan masyarakat yang saya serap, semakin mendambakan proses dan penegakkan hukum yang transparan, akuntabel, jujur, adil dan tidak diskriminatif.  Polri harus berani terbuka, menangkap suara hati warga, tentang mana yang benar dan mana yang salah.

Capaian penegakkan hukum Polri harus menyentuh hingga ke level masyarakat yang paling bawah. Tidak ada lagi hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keadilan dan rasa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Penegakkan hukum juga hadir memberikan edukasi dan sekaligus solusi yang menyejukkan dan damai di tengah masyarakat.

Dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri selalu menjaga soliditas sebagai kekuatan utama yang mendukung Sishankamrata, bersama dengan rakyat sebagai kekuatan cadangan. Setelah reformasi 1999, Konstitusi TAP MPR VII / 2000 mengatur tentang Peran TNI dan POLRI. Melalui UU No 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No. 3/2002 tentang  Pertahanan Negara, daan UU No. 34/2004 tentang TNI, semuanya menjadi payung hukum yang sangat jelas tentang relasi dan sinerji TNI-POLRI yang  bersama mengabdi untuk bangsa dan negara.

 

Reformasi dan Kepercayaan

Menapaki era Reformasi tentu saja POLRI hadir dengan postur, kultur dan struktur yang berbeda sebelumnya. Kiprahnya memasuki babak baru menuju arah yang lebih baik dan terus lebih baik sesuai dengan situasi perkembangan dinamis, baik di tingkat regional, nasional maupun global.

Tentu ada banyak prestasi dan wujud nyata perubahan yang telah ditorehkan POLRI terutama dalam melaksanakan reformasi internalnya. Reformasi birokrasi Polri misalnya, bagaimana birokrasi yang bersih dan akuntabel, pelayanan publik yang berkualitas dan efektif efisien terus menjadi komitmen kepemimpinan dan kelembagaan di semua tingkatan. Beberapa satker Polri, mendapat penghargaan dari Kemenpar RB sebagai zona  integritas yang berbasis pada wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Bebas Melayani (WBBM).

Dari beberapa survei independen yang di-release, kita bersyukur Polri telah banyak mengalami peningkatan. Semisal KOMPAS yang telah mempublikasikan hasil survei yang menunjukkan bahwa tren citra Polri semakin meningkat dari tahun ke tahun pada periode  tahun 2013 (23,4%) sampai dengan tahun 2018 (82,9%). Ini semakin membuktikan bahwa reformasi birokrasi di tubuh Polri  telah berhasil, di jalur yang benar dan harus terus ditingkatkan.  Polri pun mendapat peringkat  ke 4 sebagai lembaga negara yang dipercaya publik.

Di saat berhari milad ini, demi perbaikan secara lebih total dan fundamental, Polri menerima tangan terbuka segala kritik dan saran yang konstruktif. Meskipun kami tetap menerima segala macam tuduhan, caci maki, di bully, dan segala hal beragam ekspresi kritik hingga kebencian, semua menjadi obat dan pil pahit yang menyembuhkan. Saya yakin, apa yang disampaikan publik pada hakikatnya merupakan ungkapan rasa cinta dari rakyat dan rasa memiliki akan lembaga Polri untuk terus bermetamorfosis menjadi lebih baik.

Secara internal, kendala yang dihadapi adalah kultur personel itu sendiri dengan berbagai latar belakang karakter. Secara tegas, siapapun aparat yang tidak memiliki komitmen dan konsisten dalam menjalankan tugasnya, segera diberikan punishment, sementara bagi yang berprestasi mendapat anugerah dan reward.

Dari sisi postur anggaran terus meningkat berkat komimen bersama para pemimpin di eksekutif maupun legislatif dan dukungan rakyat. Kondisi ini tak boleh membuat Polri terlena, menjadikan daya dukung sebagai kekuatan untuk meningkatkan kinerja dan prestasi.

Terhadap kemajuan pesat di bidang teknologi informasi digital, tak boleh membuat Polri bersikap apriori dan alergi. Seluruh aparat Polri memasuki budaya dan peradaban baru digital, untuk bersiap memacu setiap personel, struktur dan sistem dapat beradaptasi, meningkatkan skill dan knowledge. Kita bersyukur, kemampuan adaptasi dan penguasaan teknologi dari personel Polri tak kalah dibanding aparat di negara lain, tinggal akselerasi lebih merata di setiap wilayah.

Godaan Politik

Situasi yang kerap dihadapi, aparat kepolisian masih sering berada pada posisi sebagai pemadam kebakaran, baik ekses dari praktik politik itu sendiri, kebijakan pemerintah yang dipolitisir, dan lainnya. Di tengah pusaran kepentingan politik yang beragam, Polri dengan kewenangannya juga terkadang mengalami godaan dan rayuan politik yang dengan semangat reformasi serta komitmen kepemimpinan secara kolektif, dapat kami jaga dan tegak pada spirit dan komitmen Polri untuk tetap netral dan konsisten.

Saya selalu menegaskan, Polri tidak terjun pada ranah politik, apalagi memasuki gelanggang politik praktis. Polri mengawal proses dan agenda demokrasi dalam konteks keamanan untuk menyukseskan Pilkada, Pileg dan Pilpres, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, aman dan nyaman, sehingga pembangunan capaiannya terus meningkat dan kesejahteraan setiap rakyat terus membaik.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, secara tegas dinyatakan bahwa setiap anggota Polri dilarang untuk berpolitik atau terlibat dalam politik praktis. Netralitas Polri sudah tidak bisa ditawar lagi, dan harus tegak lurus dilaksanakan. Bagi setiap anggota Polri aktif yang ingin berpolitik harus mengundurkan diri lebih dahulu. Ketika ada mantan anggota Polri yang maju sebagai Calon Pilkada atau Calon Legislatif, statusnya sebagai anggota Polri diberhentikan, mereka sudah terlepas dari organisasi Polri.

Saya bersama Pimpinan Polri, sangat tegas, tak perlu ada yang meragukan lagi, bahwa netralitas Polri terkait dalam melaksanakan pengawalan dan pengamanan penyelenggaraan Pemilu, sudah final. Apabila ada yang bermain-main, mempermainkan peran dan posisi tersebut, langsung diterjunkan Tim, dan diberikan punishment jika terbukti melanggar netralitas. Spiritnya, Polri harus  berada di posisi netral, seimbang dan adil, menjaga harmoni secara seimbang dengan semua golongan dan kepentingan apapun.

Tak ada pilihan bagi seluruh personil Polri selain untuk menjaga dan terus meningkatkan kepercayaan rakyat. Kunci utamanya adalah dengan melayani secara tulus dan ikhlas pengabdian nyata yang menyentuh hati masyarakat disertai kemampuan optimal untuk memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Jika spirit tulus dan ikhlas selalu menjadi kunci utama pengabdian yang terefleksi utuh pada setiap pikiran, perkataan dan tindakan setiap personil Polri, saya meyakini Polri akan semakin dicintai masyarakatnya.

Pesan khusus saya kepada para taruna muda dan generasi bangsa yang siap bersama institusi Polri mengabdi pada negeri adalah : “Tetap berjuang anak-anakku, jangan pernah menyerah dan tenggelam dalam perkembangan zaman, teruslah berkarya dan mengabdi untuk tegaknya nusantara dan utuhnya NKRI’.

Dirgahayu HUT POLRI ke 72 Tahun 2018.