DMI.OR.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI), Dr. (H.C.) Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Wakil Presiden (Wapres) RI, berharap agar ummat Islam dapat menjadikan masjid sebagai pesantren besar. Apalagi masjid menjadi sumber keilmuan yang baik bagi ummat, misalnya merapikan shaf (barisan) secara rapi dan teratur.

“Dakwah Islam di Indonesia itu luar biasa, pengajian diselenggarakan dimana-mana dengan beragam usia. Masjid pun menjadi sumber keilmuan yang baik bagi ummat. Misalnya, bagaimana merapikan dua sampai tiga shaf salat secara terarur. Saya punya cita-cita, bagaimana memberikan guidance (arahan) kepada ummat untuk menjadikan masjid sebagai pesantren besar,” tuturnya.

Wapres Kalla menyatakan hal itu pada Jumat (9/2) malam, saat memimpin Rapat Pleno Pengurus Harian PP DMI secara lengkap di Kantor Wapres RI, Jakarta. Rapat pleno ini diselenggarakan setelah Wapres Kalla menunaikan sholat Maghrib berjama’ah dan santap malam bersama para pengurus harian PP DMI lainnya.

Menurutnya, upaya menjadikan masjid sebagai pesantren besar ummat merupakan bagian dari tanggung jawab DMI dalam menjalankan fungsi masjid secara baik dan maksimal, termasuk koordinasi yang baik antara masjid-masjid di kantor, sekolah, mall, dan lingkungan warga. “Fungsi masjid begitu hebatnya di Indonesia,” paparnya pada Jumat (9/2) malam.

Wapres Kalla yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu pun menyinggung keterkaitan erat antara zakat, infaq, dan shodaqoh dengan masjid, pondok pesantren, panti asuhan, dan lembaga pendidikan Islam lainnya.

“Jumlah dana zakat ummat Islam itu mencapai triliunan rupiah. Siapa yang mendirikan masjid, panti auhan dan pondok pesantren? Hampir semuanya dari dana zakat ummat Islam,” ujarnya.

Wapres Kalla yang akrab disapa Daeng Ucu ini juga menegaskan bahwa pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 2,5 persen belumlah menjadi keputusan pemerintah secara resmi. “Itu baru usulan Menteri Agama saja dalam Rapat Terbatas (ratas) kabinet,” imbuhnya.

Namun Wapres Kalla menolak gagasan agar Lembaga Tamir Masjid (LTM) mendirikan perbankan syariah karena alasan profesionalisme.

“Janganlah pengurus masjid mendirikan lembaga keuangan. Lebih baik pengurus masjid menyelenggarakan program dan rapat bersama lembaga keuangan syariah. Jadi perbankan syariah yang harus datang ke masjid dan membangun kemitraan dengan pengurus masjid,” ucapnya.

Adapun hubungan antara DMI dengan lembaga-lembaga takmir masjid, lanjutnya, ialah berdasarkan asas manfaat. “Jangan berharap agar masjid mengikuti kita, tetapi haruslah berdasarkan asas manfaat. Apalagi bukan DMI yang mendirikan masjid, tetapi masyarakat sendiri,” ujarnya.

Dalam rapat pleno ini, Wapres Kalla juga mengecek kehadiran pengurus harian PP DMI satu per satu. Adapun departemen yang paling lengkap hadir pengurusnya ialah Departemen Kaderisasi Pemuda dan Remaja Masjid PP DMI. Turut hadir Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.Phil., M.A., C.B.E. yang juga anggota Majelis Pakar PP DMI dalam rapat pleno ini.

Usai memberikan pengarahan, enam orang unsur pengurus PP DMI diberikan kesematan untuk menanggapi dan memberikan berbagai masukan, saran, dan usul kepada Wapres Kalla. Keenamnya ialah Wakil Ketua Umum PP DMI, Drs. KH. Masdar Farid Mas’udi, M.Si., Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP DMI, Drs. H. Imam Addaruquthni, M.A., dan Ketua PP DMI, Drs. KH. Ahmad Bagdja.

TIga orang ketua PP DMI lainnya yang ikut memberikan tanggapan ialah Drs. H. Muhammad Natsir Zubaidi, Drs. H. Andi Mappaganty, M.M., dan Prof. Dr. dr. H. Fachmi Idris, M.Kes.

Saat sesi tanya jawab, sejumlah peserta rapat memberikan pertanyaan seperti Ketua Departemen Kaderisas Pemuda dan Remaja Masjid PP DMI, drg. Muhammad Arief Rosyid Hasan, M.Km.

Peserta lainnya ialah anggota Departemen Pemberdayaan EKonomi dan Kewirausahaan PP DMI, Dr. H. Daud Poliradja, dan Ketua Departemen Dakwah, Ukhuwwah, dan Sumber daya Keummatan PP DMI, Ustaz Drs. H. Ahmad Yani.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani