DMI.OR.ID, JAKARTA – Dewan Masjid Indonesia (DMI) meminta pemerintah Republik Indonesia (RI  untuk tidak perlu khawatir terhadap isi ceramah para da’i, dan khatib di masjid-masjid di seluruh Indonesia. Apalagi yang disampaikan ialah amar makruf nahi mungkar sehingga tidak ada yang salah dengan isi ceramah mereka.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI), Drs. H Imam Addaruquthni, M.Si., menyatakan hal itu pada Senin, (20/3), seperti dikutip dari laman www.republika.co.id.

“Iya, sekarang itu mungkin karena banyak kekhawatiran, alasan banyak kekhawatiran dengan dai-dai di masjid. Di masjid itu tak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya, cuma kadang-kadang ada seruan amar makruf nahi mungkar,” tutur Ustaz Imam.

Menurutnya, Pedoman bersama ceramah di rumah ibadah yang sedang disusun Kementerian Agama (Kemenag) itu hanyalah bentuk kekhawatiran terhadap cara penyampaan ceramah para da’i dan khatib di masjid-masjid.

“Sejatinya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait ceramah para da’i dan khatib. Ajaran agama Islam yang disampaikan selama ini sebenarnya tidak ada yang salah,” tegasnya.

Namun, Wakil Rektor Peguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) ini pun mengakui bahwa ada sejumlah pihak yang melakukan tindakan provokasi sehingga rumah ibadah dianggap telah memunculkan (penyebab) konflik.

“Ajaran-ajaran agama yang disampaikan tidak ada yang salah di setiap rumah ibadah. Cuma kalau ada yang provakasi baru begitu, paling-paling begitu. Kalau ajaran-ajaran yang tidak benar tidak ada sejatinya. Mungkin ada yang provokatif pidato-pidatonya,” ucapnya.

Itu sebabnya, ungkap Imam, Kemenag RI tidak perlu membuat pedoman bersama ceramah di rumah ibadah. “Jika pedoman itu dibuat, saya khawatir malah akan memunculkan masalah-masalah baru,” papar Wakil Ketua Komisi Pengawas Ibadah Haji (KPIH) ini.

Sebenarnya, jelas Imam, hal yang perlu diberikan hanya pemberitahuan untuk menghindari provokasi. “Kalau pedoman itu dibuat, pemerintah sudah masuk dalam masjid, besok-besok pemerintah khotbah sendiri, pemerintah yang ngatur,” pungkasnya.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani