DMI.OR.ID, TOLIKARA – Gereja Injili di Indonesia (GIDI) cabang Kabupaten Tolikara menuntut dua orang tersangka jema’at GIDI Tolikara, berinisial HK dan JW, untuk dibebaskan dari sel tahanan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Provinsi Papua di Jayapura, Papua.
Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tolikara, KH. Abu Mawaqif Nur Wahid, menyatakan hal itu dalam keterangan (press release) yang diterima DMI.OR.ID pada Selasa (15/9) sore.
“Dalam pertemuan dengan ummat Islam di Tolikara, juru bicara GIDI Kabupaten Tolikara, Kepala Suku Karubaga, Kitanggen Jikwa, mengajukan lima pernyataan sikap terkait pelaksanaan sholat Idul Adha 1436 Hijriah yang akan dilaksanakan ummat Islam setempat,” tutur KH. Abu Mawaqif pada Selasa (15/9) sore.
Pertama, lanjutnya, tempat Sholat hanya bisa didalam masjid (Masjid Baitul Muttaqin) dan di seputar masjid itu. Kedua, Sholat iedul Qurban akan aman bila kedua tersangka sudah dibebaskan. Ketiga, pemotongan hewan Qurban bisa dilakukan dalam areal halaman mesjid Baitul Muttaqin di kompleks Komando Rayon Militer (Koramil) Tolikara, Distrik Karubaga.
“Keempat, Pemakaian kerudung (Jilbab) bisa dilakukan. Kelima, penamaan Masjid atau Musholla masih harus menunggu keputusan Presiden GIDI, Pendeta (Pdt) Dorman Wandikbo,” paparnya.
Menurut Kiai Abu Mawaqif, lima pernyataan sikap itu merupakan respon dari GIDI Kabupaten Tolikara terhadap empat poin pernyataan yang diajukan oleh ummat Islam Tolikara, termasuk oleh MUI Kabupaten Tolikara dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Baitul Muttaqin.
Dalam kesepakatan itu, jelasnya, kami, umat Islam Tolikara meminta empat hal, yakni: Pertama, apakah sholat iedul Adha nanti kami bisa lakukan di luar mesjid? Kedua, apakah ada batasan dalam pemakaian pengeras suara? Ketiga, tentang pemakaian jilbab (kerudung), apakah bisa dilakukan? dan Keempat, apakah papan nama rumah ibadah islam diberi nama mesjid atau Mushollah.
“Pertanyaan yang terakhir itu ditanyakan oleh ketua pengurus Masjid Baitul Muttaqin, Sarno, dan hingga hari ini ummat Muslim Tolikara masih menunggu keputusan GIDI untuk pertanyaan terakhir dan semua poin yang sudah disepakati bersama,” jelasnya.
Pasalnya, ungkap Kiai Abu Mawaqif, saat itu seluruh pendeta GIDI wilayah Tolikara menyatakan bahwa semua kesepakatan ini akan dibicarakan lagi dengan pemimpin GIDI, Pendeta Dorman Wandikbo.
Kiai Abu Mawaqif pun menganggap permasalahan ini sungguh suatu hal yang ironis. “Bagaimana mungkin GIDI yang sudah meminta maaf namun masih berulah dan mengadakan tekanan seperti itu,” jelasnya.
“Mungkin, Pendeta Dorman melakukan hal ini untuk mengintip soliditas umat Muslim, atau mungkin pula GIDI sendiri sudah mengetahui jika sebenarnya ummat Islam tidak punya kekuatan apa-apa terhadap GIDI di Papua yang merupakan anak emas negeri ini?” ucapnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan, telah menjamin umat Islam di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua, dapat melaksanakan shalat Idul Adha. Namun, masyarakat Muslim di Tolikara masih menunggu kepastian keamanan.
Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin di Koramil Tolikara, Distrik Karubaga, kabupaten Tolikara, Sarno, menyatakan hal itu pada Senin (7/9), seperti dikutip dari www.republika.co.id.
“Tetap dilaksanakan (Sholat Idul Adha), Bupati (Tolikara) sudah menjamin tetap dilaksanakan dengan aman. Namun, kita tetap khawatirkan akan terjadinya tindak anarkhis,” tutur Sarno pada Senin (7/9).
Kekhawatiran ini, lanjutnya, muncul karena sejauh ini GIDI masih menuntut pembebasan dua tersangka kasus kerusuhan pada saat sholat Idul Fitri lalu.
“Jadi, kalau ditanya perkembangan keamanan bangaimana? Saya terus terang saja mungkin kalau keamanan ya istilahnya tingkat keamanan. Nanti ketika saya jamin aman tetapi kenyataannya tidak aman nanti saya dipersalahkan,”ungkapnya.
Sarno pun masih menunggu kabar dari semua pihak seperti Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), Komandan Rayon Militer (Danramil) dan Bupati Tolikara. Ketika Silaturrahmi dengan Kapolres, ia menyatakan Sholat Idul Adha akan tetap dijalankan, namun masih harus berkoordinasi dengan Bupati Tolikara, Usman Wanimbo.
Muslim Tolikara pun berharap apa yang diucapkan oleh Menkopolhukam itu dapat terlaksana sehingga negara dapat menjamin keamanan seluruh warga negarannya. “Saya berharap apa yang dikatakan menkopolhukam itu (sholat Idul Adha) tetap dijalankan dan dijamin oleh negara. Kalau memang di situ tidak berjalan berarti belum aman,” katanya.
Sarno pun berharap Muslim di Tolikara dapat tenang dalam menjalankan peribadahannya. Mereka menginginkan hidup rukun dan damai dengan seluruh masyarakat Tolikara. “Hanya saja, jika nanti kembali terjadi kerusuhan atau tindakan kriminal, tentunya negara yang langsung menindak,” harapnya.
“Kalau memang ada yang membuat kerusuhan kriminal dan anarkis. Tentunya saudara kita berhubungannya bukan sama orang muslim tetapi langsung pada negara,” tegas Sarno.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
