DMI.OR.ID, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) RI, Komisaris Jenderal (Komjen). Polisi (Pol). Purn. Drs. H. Syafruddin, M.Si., telah memberikan Kuliah Umum di Lantai 3, Gedung Institute for Advancement of Science Technology and Humanity (IASTH), Kampus Universitas Indonesia (UI), Salemba, pada Selasa (24/9) siang.
Berdasarkan pantauan DMI.OR.ID, Kuliah Umum Menteri PAN-RB ini mengangkat tema seputar Digitalisasi Data dan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Kaitannya dalam Reformasi Birokrasi. Acara ini diselenggarakan oleh Program Studi (Prodi) Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI pada Pukul 13:00 – 15:00, Selasa (24/9) siang.
Acara ini dibuka secara resmi oleh kata sambutan Direktur SKSG UI, Dr. H. Muhammad Luthfi Zuhdi, M.A. Sedangkan moderator dalam Kuliah Umum ini ialah Wakil Direktur SKSG UI, Athor Subroto, S.E., M.M., M.Sc., Ph.D., yang juga Ketua Panitia Kuliah Umum. Adapun pembaca do’a dalam Kuliah Umum ini ialah Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si., yang juga Sekretaris Panitia.
Di akhir acara, Ketua Prodi KIK, SKSG UI, Dr. H. Abdul Muta’ali, M.A., M.I.P., memberikan plakat kepada Menteri PAN-RB, H. Syafruddin, yang juga Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia itu. Turut hadir dan memberikan pertanyaan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP DMI, Drs. H. Imam Addaruquthni, M.A. Beliau mendampingi Waketum PP DMI dalam acara ini.
Turut hadir dan memberikan pertanyaan Ketua Ikatan Alumni Program Pascasarjana (PPs) UI, Dr. Audrey Gamaliel Dotulong Tangkudung, M.SI. Acara ini dihadiri oleh sekitar 80 peserta yang terdiri dari dosen, pegawai dan alumni, serta sivitas akademika SKSG UI lainnya.
Sejumlah problematika nasional dan global menjadi pokok bahasan penting dalam kuliah umum ini. Seperti revolusi industri 4.0, big data, teknologi digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence), informasi digital terpadu, reformasi birokrasi, kinerja ASN, daya saing Indonesia, dan pelayanan publik, serta situasi global terkini.
Ketua Prodi KIK UI, Abdul Muta’ali, menyatakan bahwa digitalisasi data menjadi permasalahan penting dalam birokrasi ASN di Indonesia. “Apalagi saat ini, Indonesia memasuki era industrialisasi 4.0 sehingga digitalisasi data mutlak diperlukan dalam mempercepat pelayanan ASN kepada publik,” tutur Muta’ali pada Senin (23/9) pagi, saat diwawancarai DMI.OR.ID.
Digitalisasi data, lanjutnya, juga menjadi metode yang tepat untuk mencegah tindak pidana korupsi akibat proses birokrasi yang terlalu panjang di Indonesia. “Digitalisasi data menjadi sarana efektif untuk mencegah panjangnya jalur birokrasi dan tindak pidana korupsi di Indonesia,” ungkapnya.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
