Perubahan situasi politik di Kerajaan Saudi Arabia (KAS) pasca naik tahtanya Raja Salman bin abdul Aziz al-Saud, Khadimul Haramain, dan diangkatnya Pangeran Muhammad bin Salman sebagai Putra Mahkota KAS menggantikan Putra Mahkota sebelumnya, Pangeran Muhammad bin Nayef bin abdul aziz al-Saud, turut menyebabkan timbulnya ketidakstabilan politik di kawasan Timur Tengah.
Raja Salman bin Abdul Aziz al-Saud, Khadimul Haramain al-Syarifain, Kepala Negara KAS, 23 Januari 2015 sampai sekarang. Sumber: www.cnn.com
Keputusan Raja Salman untuk mengganti Putra Mahkota Muhammad bin Nayef dengan putra kesayangannya, Pangeran Muhammad bin Salman, terkait erat dengan konflik diplomatik antara KAS dengan Keemiran Qatar. Beberapa analis juga menduga sikap Pangeran Muhammad bin Nayef yang menolak pembekuan hubungan diplomatik KAS terhadap Qatar menjadi penyebab utama tergulingnya sang Putra Mahkota.
Pangeran Muhammad bin Nayef bin Abdul Aziz al Saud, Putra Mahkota KAS, 29 April 2015 – 21 Juni 2017. Sumber: http://liputanislam.com.
Hal serupa juga dialami oleh putra mahkota sebelumnya, Pangeran Muqrin bin Abdul Aziz, yang harus dicopot dari posisinya dan digantikan oleh Pangeran Muhammad bin Nayef, yang saat itu masih menjabat Wakil Putra Mahkota KAS. Akrobat politik Raja Salman itu diduga kuat oleh sejumlah analis politik sebagai dampak dari penolakan Pangeran Muqrin terhadap perang terbuka, intervensi politik, dan aksi konfrontasi langsung KAS terhadap milisi Houthi di Republik Yaman. Saat itu, KAS bersikap memberikan suaka politik terhadap mantan Presiden Yaman, Abd Rabbuh Mansur Hadi, yang kekuasaannya digulingkan secara paksa oleh milisi bersenjata Houthi yang beraliran Syiah.
Pangeran Muqrin bin Abdul Aziz al-Saud, Putra Mahkota KAS, 23 Januari 2015 – 29 April 2015. Sumber: http://middleeastpress.com
Dalam tulisan berjudul “Dua Muhammad Menjadi Penguasa,” Pengamat Politik Timur Tengah, Ikhwanul Kiram Mashuri, menulis bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz telah mengeluarkan dekrit untuk memberhentikan Pangeran Muqrin bin Abdul Aziz sebagai Putra Mahkota pada Rabu, 29 April 2014 lalu. Artikel ini termuat dalam laman http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/05/04/nns1iw-dua-muhammad-jadi-penguasa-arab-saudi,
“Tanpa ada berita sedang sakit atau halangan lain terkait tugas kerajaan, pada Rabu lalu (29 Mei 2014), Pangeran Muqrin tiba-tiba dicopot dari jabatannya sebagai Putra Mahkota. Ia digantikan Muhammad bin Nayef yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Putra Mahkota,” papar Ikhwanul Kirm dalam artikelnya.
Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz al-Saud, Putra Mahkota KAS, 21 Juni 2017 – Sekarang. Sumber: https://arrahmahnews.com
Kemudian, lanjutnya, Raja Salman juga mengangkat anaknya sendiri, Pangeran Muhammad bin Salman, sebagai Wakil Putra Mahkota KAS. Padahal saat itu, Pangeran Muqrin termasuk dari tiga orang pimpinan utama yang mengendalikan KAS saat memimpin koalisi sepuluh negara teluk untuk menggempur basis-basis militer milisi al-Houti di Yaman.
Secara resmi, Raja Salman menyatakan dalam dekritnya bahwa pemberhentian Pangeran Muqrin bin Abdul Aziz adalah “atas permintaan yang bersangkutan”. Sedangkan Media Arab Saudi yang terbit di London, al Sharq al Awsat, menulis bahwa pergantian Putra Mahkota dan Wakil Putra Mahkota ke generasi ketiga atau cucu dari Raja Abdul Aziz al Saud ialah demi kelangsungan dan ketertiban rumah tangga kerajaan.
Presiden Yaman Dukungan Rezim KAS, Abd Rabbuh Mansur Hadi, 27 Februari 2012 – sekarang. Sumber: http://www.presstv.com.
Pergantian Putra Mahkota KAS di tengah-tengah berkecamuknya perang terbuka antara Republik Yaman dengan KAS tentu memancing pertanyaan dari berbagai pihak. Itu sebabnya peristiwa pergantian putra mahkota ini dianggap mendadak dan mendapat perhatian luas dari berbagai media di Timur Tengah. Media Al-Jazeera misalnya, menulis bahwa pergantian ini di luar kebiasaan KAS.
Apalagi Pangeran Muqrin juga baru menjabat sebagai Putra Mahkota selama empat bulan dan baru berumur 70 tahun saat itu. Sejarah Kerajaan Saudi juga memperlihatkan bahwa Raja atau Putra Mahkota tidak ada yang diganti di tengah periode kekuasaannya, kecuali ia meninggal dunia.
Peta Konflik Sipil di Republik Yaman, dan Konflik KAS-Yaman, Maret 2015. Sumber: https://jakartagreater.com.
Dengan demikian, proses pemberhentian Pangeran Muqrin bin Abdul Aziz sebagai Putra Mahkota tidak dapat dilepaskan dari kebijakan politik luar negeri (polugri) KAS terhadap Republik Yaman. Saat itu, KAS sedang melancarkan konflik dan perang terbuka terhadap milisi al-Houthi, yang beraliran Syiah, untuk mengembalikan otoritas pemerintahan Presiden Yaman, Abd Rabbuh Mansur Hadi, yang beraliran Sunni dan dekat dengan elit pemerintahan KAS. Pangeran Muqrin hanya menjadi Putra Mahkota KAS selama empat bulan enam hari.
Peristiwa-peristiwa penting di balik kebijakan akrobat politik sang Putra Mahkota KAS, Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz al-Saud, juga ditulis secara komprehensif oleh Pakar Timur Tengah Unversitas Indonesia (UI), Yon Machudi, dalam artikel berjudul “Langkah Berani Sang Putera Mahkota”, pada laman http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/11/08/oz20i0-langkah-berani-sang -putra-mahkota.
Aksi demonstrasi para pendukung dan Milisi al-Houthi di Sana’a, Yaman, mengecam serangan KAS ke Yaman, 3 April 2015. Sumber: http://www.telegraph.co.uk/
Menurutnya, Putra Mahkota KAS, Pangeran Muhammad, telah melakukan langkah-langkah yang terlalu ‘berani’ terhadap kebijakan politik dalam negeri KAS. Langkah-langkah ini terkait erat dengan kebijakan polugri KAS terhadap Republik Yaman dan Keemiran Qatar. Misalnya, sang putra mahkota telah bertindak keras terhadap suara-suara kritis masyarakat Saudi di media sosial karena dianggap membahayakan stabilitas negara.
“Sebelumnya, aparat keamanan telah melakukan penangkapan besar-besaran terhadap kelompok masyarakat yang kritis dari kalangan ulama, intelektual, profesional, dan pengusaha karena mempertanyakan kebijakan Saudi yang berperang di Yaman dan embargo terhadap Qatar,” tulisnya.
Raja Salman bin Abdul Aziz telah memberhentikan Pangeran Muhammad bin Nayef (57 tahun) sebagai Putra Mahkota pada 21 juni 2017. Pangeran Muhammad juga dibebastugaskan dari posisinya sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri KAS. Ia digantikan oleh Wakil Putra Mahkota KAS, Pangeran Muhammad bin Salman, yang juga putra Raja Salman. Hal ini terdapat pada laman https://international.sindonews.com/read/1215791/43/mohammed-bin-nayef-putra-mahkota-terguling-saudi-didikan-as-1498101952.
Menanggapi hal ini, Pangeran Muhammad bin Nayef hanya berujar singkat tanpa komentar politis apa pun. “Saya puas. Saya akan beristirahat sekarang, semoga Tuhan membantu anda,” ungkapnya saat berkomentar tentang penunjukan Pangeran Muhammad bin Salman sebagai Putra Mahkota, seperti dikutip dari Al-Jazeera pada Kamis (22/6/17).
Rencana Pembangunan Khalifa International Stadion. Sumber: http://edition.cnn.com
Peristiwa pemberhentian Pangeran Muhammad bin Nayef ini terjadi ditengah aksi pemutusan hubungan bilateral terhadap Qatar oleh negara-negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council (GCC), termasuk KAS, pada 5 Juni 2017. Embargo di bidang politik dan ekonomi dilakukan negara-negara GCC dengan alasan pemerintahan Qatar di bawah pimpinan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yang berkuasa sejak 2013 hingga sekarang.
Sumber: http://www.rubbernews.com
Dengan demikian, perubahan politik di internal KAS turut mempengaruhi stabilitas keamanan regional di Timur Tengah, khususnya Yaman dan Qatar. Langkah-langkah politik KAS terhadap Yaman dan Qatar ini disinyalir tidak terlepas dari kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat (AS) terhadap Timur Tengah. Dalam buku berjudul Dakwah Bil Hikmah, Reaktualisasi Ajaran Walisongo: Pemikiran dan Perjuangan KH. Ahmad Hasyim Muzadi karya Sofiuddin, tertulis bahwa sebagai pusat ajaran Wahabi di dunia, Arab Saudi sudah sangat mudah ditaklukkan oleh AS karena beberapa hal, diantaranya ialah kerja sama (joint venture) dalam bentuk Arabic-American Company (ARAMCO).
Kilang Minyak Aramco, Sumber: http://houseofsaud.com
Data ini diperoleh dari ceramah almarhum KH. Hasyim Muzadi dalam ceramahnya di Pesantren Al-Hikam, Malang, pada 12 Mei 2007. Menurutnya, ARAMCO berdiri karena ketidakmampuan KAS untuk memompa minyak sendiri. Akibatnnya, kondisi ini menuntut kerja sama Arab Saudi dengan AS yang memiliki peralatan lengkap untuk menjalankan proyek itu (eksplorasi minyak). AS pun memanfaatkan situasi ini dengan strategi pelaksanaan transaksi di bank-bank AS, apalagi keuangan negara-negara Teluk berada di bank-bank AS.
“Secara politis, apabila uang berjumlah triliunan itu menumpuk pada bank-bank di AS, maka sangat mudah diblokir oleh AS sehingga negara-negara Teluk mudah colaps (bangkrut secara ekonomi),” tutur Kyai Hasyim pada 12 Mei 2007.
Almarhum KH. Hasyim Muzadi, Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS). Sumber: http://www.tribunnews.com/
Lebih lanjut, Kyai Hasyim pun berpendapat bahwa posisi KAS sebagai negara terkaya di seluruh Timur Tengah, selain termasuk ke dalam komunitas ekstrem, juga sangat kental dengan nnuansa politik yang tidak membela kemaslahatan umat Islam. “Terbukti saat warga Palestina, baik dari kubu Hamas maupun Fatah, diserang oleh Israel, KAS tidak turut memberikan dukungan terhadap Palestina, padahal warga Palestina didomnasi oleh orang-orang Sunni,” papar Kyai Hasyim dalam ceramahnya di Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, pada tanggal 5 Mei 2007.
Ironisnya, ucap Kyai Hasyim, Iran yang notabene berpenduduk mayoritas Syiah justru menjadi negara yang paling sering membantu Palestina untuk melawan kekejaman Israel. “Kesimpulannya, Wahabi mengaku sebagai Sunni tapi tidak memihak Sunni,” ungkapnya.
Kyai Hasyim pun mensinyalir sikap KAS itu terjadi karena beberapa faktor, diantaranya: Pertama, faktor ketakutan. Ketakutan Raja Arab Saudi terhadap AS yangberposisi sebagai pimpinannya sekaligus sebagai mitra bisnis minyak yang sudah berjasa memompakan minyak-minyak dari Saudi Arabia. Kedua, seluruh rekening milik Arab Saudi berada di bank-bank milik AS yang dikuasai leh Yahudi. Hal ini dinyatakan oleh Kyai Hasyim Muzadi saat berceramah di Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, pada tanggal 21 Mei 2007.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
