DMI.OR.ID SURABAYA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah memiliki pola hubungan simbiosis mutualistis atau mitra strategis yang saling memberikan manfaat.

Seorang filsuf terkemuka, Imam Al-Ghozali, menyatakan negara dan agama adalah saudara kembar yang lahir dari rahim yang sama, sehingga simbiosis antara agama dan negara pasti terjadi.

Ketua umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof. Dr. H. Siradjuddin Syamsuddin, MA, menyatakan hal itu saat memberikan sambutan di acara pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) IX MUI di Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada Selasa (25/8) pagi.

“Simbiosis mutualisme antara pemerintah dengan ummat Islam (MUI) tampak dari kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di hari terakhirnya menjabat presiden, 24 Oktober 2014, yang menetapkan anggaran MUI pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan MUI daerah dari APB Daerah (APBD) Provinsi/ kabupaten,” tutur Siradjuddin.

Hubungan harmonis antara negara dan MUI, lanjutnya, harus terus ditingkatkan. Kebijakan pemerintah harus berdasarkan nilai-nilai agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.

“Kalau kebijkan pemerintah tidak berlandaskan nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam, maka akan merugikan pemerintah dan rakyat ndonesia sendiri secara keseluruhan. Yakinlah bahwa ummat Islam di Indonesia, ungkapnya, akan mendukung kebijakan pemerintah selama kebijakan itu berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam,” ungkapnya.

Menurutnya, nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam, telah menggerakan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan dan mengisi kemerdekan Indonesia hingga saat ini. Pancasila yang menjadi dasar pemerintahan NKRI ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai agama, khususnya Islam.

“Pancasila itu wasathiyyah (pertengahan) karena menolak ekstrimisme dari kapitalisme dan sosialisme dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai agama, khususnya Islam,” ucapnya.

Ajaran Islam, paparnya, menolakk segala bentuk ekstrimitas dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Watak islam sejati itu adalah wasathiyyah. “MUI akan mengajukan konsep Islam wasathiyyah kepada pemerintah Indonesia dan dunia internasional,” ujarnya.

Hal ini sangat strategis untuk menghadapi berbagai permasalahan global (global damage) seperti kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Sekarang, dunia sedang bangkit untuk mencari solusi dari berbagai permasalahan itu.

Munas IX MUI ini mengambil tema Islam Wasathiyah Untuk Dunia Yang Berkeadilan dan Berkemajuan dan diselenggarakan di Hotel Garden Palace, Surabaya, sejak Senin (24/8) hingga Kamis (27/8).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dan rencananya akan ditutup oleh Wakil Presiden RI, DR. H. Muhammad Jusuf Kalla. Sedangkan kelompok paduan suara dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel telah menyumbangkan sejumlah lagu-lagu Islami dan nasional.

Dalam acara pembukaan ini, hadir ketua dan wakil ketua umum Dewan Pimpinan MUI Pusat, yakni Prof. Dr. H. Siradjuddin Syamsuddin, MA, dan DR. H. Ma’ruf Amin. Hadir pula Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, H. Irman Gusman, S.E., MBA., dan Gubernur Provinsi Jatim.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA, juga hadir bersama-sama Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr. H. Haedar Nashir, M.Si, dan Wakil Gubernur Provinsi Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf.

Hadir pula Duta Besar (Dubes) Kerajaan Saudi Arabia untuk RI, H.E. Mustafa Ibrahim Al Mubarak, Menteri Agama RI, Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Sekretaris Kabinet, Dr. Ir. H. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Adapun Dewan Masjid Indonesia (DMI) diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pimpinan Pusat (PP) DMI, Drs. H. Imam Addaruqutni, MA.

Penulis: Muhamad Ibrahim Hamdani