DMINEWS, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Afrika Selatan (Afsel) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pembentukan Komisi Bersama (Joint Commission) Kerja Sama Bilateral (Billateral Cooperation)/ JCBC pada Kamis (20/4).

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, H.E. Retno Lestari Priansari Marsudi, menandatangani MoU JCBC itu bersama-sama rekannya, Menlu Afsel, H.E. Maite Nkoana-Mashabanee, di Gedung Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta.

Tepatnya, di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Meeting) dalam Peringatan ke-60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 (Asian African Conference Commemoration Indonesia) di Jakarta dan Bandung, pada 19-24 Mei 2015.

“Dalam kerangka bilateral, kami sepakat untuk terus memperkuat hubungan perdagangan. Pada 2014 lalu, nilainya telah mencapai 1,87 miliar US$,” tutur Menlu Maite dalam keterangan resmi yang diterima DMI NEWS.

Pemerintah Afsel, lanjutnya, juga mendorong kerja sama antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang industri strategis kedua negara, termasuk dalam bentuk ‘co-production’ dan ‘marketing’.

“Kami juga menyepakati penjajakan kolaborasi di bidang kemaritiman dan ‘Blue Economy’ (Ekonomi Biru),” paparnya.

Pernyataan senada diungkapkan Menlu Retno. Menurutnya, di tataran regional, pemerintah RI berkomitmen untuk memperkuat kerja sama Asia-Afrika.

“Hal ini kami lakukan dengan mendorong inisiatif baru yang konkrit dalam kerangka “New Asian African Strategic Partnership (NAASP)”,” tutur Menlu Retno.

Pemerintah, lanjutnya, juga berkomitmen untuk bekerjasama guna memastikan agar ‘Indian Ocean Rim Association’ (IORA) dapat menghasilkan kerja sama konkrit bagi pennguatan perdamaian dan kesejahteraan negara-negara di Samudera Hindia.

“Apalagi, Indonesia adalah Ketua IORA, didampingi oleh Afsel sebagai Wakil Ketua IORA periode 2015-2017,” ungkapnya.

Sementara di tingkat multilateral, kedua negara berbagi pandangan terkait reformasi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kami akan saling mendukung dalam berbagai posisi penting di PBB. Kami akan bersama-sama mendorong upaya reformasi DK PBB dan berbagi pandangan terkait perkembangan PBB saat ini,” jelas Menlu Retno.

Sementara Menlu Maite menyatakan reformasi DK PBB sangat diperlukan agar menjadi lembaga yang demokratis, representatif, transparan, akuntabel dan efisien.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani