DMI.OR.ID, JAKARTA – Kinerja Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta sudah sepatutnya menjadi role model (panutan) dan pilot project (program percontohan) bagi DMI di daerah-daerah lainnya. Hal ini wajar karena Jakarta menjadi pusat kebijakan politik dan publik di Indonesia.

Sekretaris Jenderal (sekjen) Pimpinan Pusat (PP) DMI, Drs. H. Imam Addaruqutni, M.A., menyatakan hal itu pada Selasa (28/3) siang, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) II DMI Provinsi DKI  Jakarta.

Kegiatan ini berlangsung sejak Senin (27/3) hingga Rabu (29/3) di pulau Tidung, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu. Adapun tema yang diangkat ialah: Melalui Rakerwil DMI DKI Jakarta II Tahun 2017, Kita Tingkatkan Konsolidasi dan Kinerja Organisasi.

“DKI Jakarta ini merupakan wilayah yang paling plural dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Di sini hidup berbagai macam ras, suku, agama, dan budaya. Itu sebabnya kinerja DMI DKI Jakarta harus menjadi role model dan pilot project utama program-program DMI,” tutur ustaz Imam pada Rabu (29/3), yang juga Wakil Ketua Komisi Pengawas Haji indonesia (KPHI) ini.

Dari sisi organisasi, lanjutnya, hal terpenting ialah sampainya program-program DMI di level grass root (akar rumput). “Apalagi di Rakerwil ini hadir Pak Slamet, Ketua DMI Cabang Kepulauan Seribu, jadi program DMI harus bisa dirasakan di sini,” paparnya.

Ustaz Imam yang juga Wakil Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) ini pun mengakui masih banyaknya program DMI dari pusat yang tidak sampai ke level cabang dan ranting DMI. “Hal ini penting kita perhatikan jelang Muktamar DMI Tahun 2017 nanti,” ungkapnya.

Menurutnya, keberhasilan program-program kerja DMI ialah apabila masjid bisa sejahtera dan mampu mensejahterakan rakyat (ummat). “Pengurus masjid, harus bekerja dengan baik dan benar untuk mewujudkan hal itu. Jangan sampai pengurus masjidnya yang harus diurus,” ucapnya.

Imam pun yakin dengan beragam katar belakang yang dimiliki oleh pengurusnya, maka DMI DKI akan mampu mewujudkan masterpiece (karya besar) gerakan kemasjidan di sekitar 3.000 masjid yang tersebar di seluruh Jakarta.

Terkait situasi politik terkini di DKI Jakarta jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Putaran II, Imam pun mengingatkan kembali agar DMI tidak terjebak dalam posisi tarik-menarik kepentingan politik. “Masjid ini milik semua, jangan sampai pemilukada DKI meninggalkan konflik di tubuh DMI,” ucapnya.

“Kalau pun ada konflik antar pengurus DMI, jangan dibiarkan. Karena kalau ada apa-apa dengan masjid, yang pertama ditanya oleh publik adalah DMI. Mari kita jaga posisi strategis DMI ini sebagai kekuatan yang benar-benar mampu mendamaikan semua pihak,” imbuhnya.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdan