DMI.OR.ID, NEW YORK – Pemerintah dan masyarakat Indonesia memiliki tiga langkah strategis yang sedang dan akan terus dilakukan untuk menanggulangi tindakan terorisme dan radikalisme.

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), DR. H. Muhammad Jusuf Kalla, menyatakan hal itu di depan lebih dari 100 kepala negara/ kepala pemerintahan pada Selasa (29/9) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, dalam acaraLeaders’ Summit bertajuk Countering ISIL & Violent Extrimism.

“Indonesia siap untuk bekerjasama memerangi segala bentuk tindakan dan ideologi terorisme serta manifestasinya (prakteknya). Mari kita lihat beberapa kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah Indonesia,” tutur Wapres Kalla pada Selasa (29/9) seperti dikutip dari www.news.viva.co.id.

Poin pertama, lanjutnya, kasus terorisme banyak ditemukan di negara-negara miskin sehingga masyarakat internasional sepatutnya mengulurkan tangan dan memberikan bantuan dana  untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dibandingkan dengan memberikan bantuan senjata militer.

“Poin kedua, Indonesia menggaris bawahi pentingnya penguatan kerangka hukum dan kerjasama internasional guna menangani masalah terorisme. Terakhir, Indonesia berpandangan perlunya pendekatan halus kepada pihak terkait dan fokus dalam penanganan penyebab ketidakadilan serta ketidaksetaraan yang sering melahirkan gerakan radikal dan ekstrimis,” ucapnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini pun menyatakan Indonesia kerap dan terus meningkatkan semangat toleransi, nilai-nilai kemanusiaan serta mempertimbangkan pentingnya pemulihan ekonomi dan perkembangan (kemajuan) negara.

“Bagi negara yang kini tengah berkecamuk dan dilanda oleh serangan dari kelompok teroris, kami menyarankan agar tidak langsung menerima tawaran bantuan militer dari pihak asing. Sebab, cara itu belum tentu sesuai dengan keadaan dan situasidi  masing-masing negara. Bahkan, bantuan militer itu bisa berbanding terbalik merugikan negara,” jelasnya.

Masyarakat internasional, harapnya, harus meningkatkan upaya dalam dan luar negeri untuk bisa menangani tindakan terorisme dan radikalisme. “Pengalaman Indonesia, dibutuhkan kesatuan antara para pemegang kekuasaan dan masyarakat untuk dapat memerangi tindak terorisme dan radikal yang banyak ditemui saat ini,” pungkas Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani