DMI.OR.ID, JAKARTA – Wakil Presiden RI, DR. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, meresmikan Pondok Pesantren Internasional Dea Malela pada Rabu (20/7). Pesantren ini berlokasi di Olat Utuk, Kecamatan Pamangong, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Seperti dikutip dari laman www.republika.co.id, pesantren internasional yang dibina oleh Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof. Dr. H. muhammad Siradjuddin Syamsuddin, M.A., ini dibangun di atas lahan seluas 20 hektare.

Pesantren ini juga memiliki santri dari berbagai daerah dan luar negeri, seperti Timor Leste, Kamboja, Vietnam, Beijing, Moskow.

Dalam sambutannya, Wapres Jusuf Kalla berharap agar para santri tidak sekedar mendapatkan pendidikan keterampilan, tetapi juga diajarkan untuk lebih berkreasi sehigga lebih bermanfaat pada beberapa tahun ke depan.

“Pendidikan baru bermanfaat minimal 10 tahun ke depan. Artinya, dia ajarkan ilmu yang 10-15 tahun ke depan yang kira-kira cocok,” tutur Wapres Kalla yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI). 

Karena itu, imbuhnya, para siswa perlu diajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang sesuai dengan kurikulum nasional dan menjangkau kebutuhan di masa mendatang. 

“Bagaimana mengisinya pada 15 tahun akan datang?  Apa kebutuhan kita ini? Tentu banyak perubahan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan persaingan dunia internasional. Keterbukaan kita luar biasa, termasuk di bidang hubungan antar manusia,” jelas Wapres Kalla.

Adapun pembina Ponpes Dea Malela, Din Syamsuddin, menyatakan generasi pertama siswa di pesntren ini akan mendapatkan beasiswa pendidikan selama tiga tahun ke depan.

“Tahun ini baru dibuka kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk putra. Tahun depan akan kita buka SMA putra dan putri. Tahun ini, kami terima 60 santri karena belum cukup tersiar,” papar Din dalam sambutannya, Rabu (20/7).

Dalam acara ini, turut hadir Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat (Pera), Ir. H. Basuki Hadimuljono, M.Sc., Ph.D., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), Yuddy Chrisnandi, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Tuan Guru Haji (TGH). Muhammad Zainul Majdi, M.A., Bupati Sumbawa, H. Muhammad Husni Djibril, B.Sc., dan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah, S.E.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani