DMI.OR.ID, JAKARTA – Hal terpenting dari sebuah kongres, konferensi, muktamar, dan seminar ialah tindak lanjut dan realisasi dari hasil-hasilnya, bukan kegiatannya. Kongres jangan hanya menjadi formalitas belaka, tetapi harus ada bukti nyata yang dapat diberikan kepada ummat Islam dan rakyat Indonesia.

Pesan ini disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), DR. Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, pada Senin (24/4), saat menutup secara resmi Kongres Ekonomi Umat 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Kegiatan ini mengangkat tema Arus Baru Ekonomi Indonesia dan diselenggarakan oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Sabtu (22/4) hingga Senin (24/4).

“Kongres ini adalah niat. Setelah kongres ini jangan begitu terus selesai. Ini harus terus ada alokasinya ke kehidupan (ummat) dan ada upaya riil,” tutur Wapres Kalla yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.

Menurutnya, inilah peran ulama yang sangat penting, yakni memberikan dorongan, dan motivasi, serta menginformasikan bahwa kegiatan berwirausaha dan gerakan ekonomi umat merupakan ibadah yang dapat memakmurkan masyarakat dan mmberikan pahala yang baik.

Wapres Kalla pun membantah adanya anggapan bahwa masyarakat Indonesia malas bekerja. “Tapi masyarakat saya yakin tidak malas, buktinya petani dari Shubuh sampai sore dia mencangkul, apa itu malas?” tegas Wapres Kalla yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat itu.

Wapres Kalla juga berpendapat bahwa MUI harus mampu mendorong umat untuk lebih rajin dalam mengerjakan suatu usaha ekonomi. “Pemerintah siap memberikan kemudahan dalam regulasinya, terutama di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (umkm),” ungkap Wapres Kalla.

Wapres Jusuf Kalla menyampaikan hal ini di depan 400 peserta Kongres Ekonomi Ummat 2017 serta para undangan lainnya yang turut hadir, termasuk Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta terpilih 2017-2022, H. Sandiaga Salahuddin Uno, M.B.A.

Dari 400 undangan itu, beberapa diantaranya ialah pengurus PP DMI, yakni Ketua PP DMI dan Ketua Departemen Sarana, Hukum, dan Waqaf, Drs. H. Muhammad Natsir Zubaidi, dan Dr. H. Nadjamuddin Ramly, M.Si.

Turut hadir Anggota Departemen Pengembangan Ekonomi Ummat (PEU) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) PP DMI, Ir. H. Sugiono, S.E., dan Sekretaris Departemen Komunikasi, Informasi (Kominfo), Hubungan Antar Lembaga (Hubla) dan Luar Negeri (LN) PP DMI, H. Hery Sucipto, Lc., M.M.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani