KABUL, KOMPAS.com – Menteri urusan Haji dan Agama Afghanistan, Mohammad Qasim Halimi menyatakan bahwa pihaknya sangat berbahagia atas kunjungan mantan wakil presiden Indonesia, Jusuf Kalla (JK) ke negaranya.
Berdasarkan rilis yang diterima Kompas.com, JK yang berperan sebagai ketua umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) dikabarkan berjumpa dengan Menteri Agama dan Haji Afghanistan di Istana Haram Sarai, Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (23/12/2020).
Kehadiran JK di Afghanistan bertujuan untuk membantu mencari jalan keluar dari konflik yang kerap melanda negara itu.
Oleh karenanya, Qasim Halimi berharap, kedatangan JK membawa titik terang menuju rekonsiliasi antara pemerintah dan sejumlah faksi di Afghanistan.
Hal itu disampaikan Halimi saat berbincang dengan JK di ruang VIP Bandara Internasional Hamid Karzal, Kabul.
“Suatu yang sangat membahagiakan bagi orang Afghanistan untuk kedatangan Bapak, tadi bapak presiden menyampaikan, semua menyambut Bapak dengan bahagia, karena Indonesia selalu membuat keajaiban, semoga di akhir bulan desember ini atau di awal tahun 2021 bisa menjadi poin untuk melakukan rekonsiliasi,” ujar Halimi yang ditugaskan untuk menyambut kedatangan JK dan rombongan.
JK hadir dalam rangka memenuhi undangan dari Pemerintah Afghanistan untuk mencari jalan keluar terkait konflik dan kekerasan yang kerap melanda negara tersebut.
Jubir JK, Husain Abdullah mengungkapkan bahwa kunjungan JK ke Afghanistan kali ini merupakan lanjutan dari upaya perdamaian yang telah dirintis JK ketika masih menjabat sebagai wapres RI.
Kunjungan tersebut atas sepengetahuan wapres RI Ma’ruf Amin yang mendukung pertemuan tersebut dengan membekali JK dengan sejumlah bahan.
Wapres RI ke-10 dan 12 ini tak sendirian. Dalam kunjungan misi kemanusiaan dan perdamaian itu JK didampingi oleh sejumlah pejabat di antaranya; Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat, KH. Muhyiddin Junaidi, Komisi Hubungan Internasional MUI Pusat, Sudarnoto Abdul Hakim, Komisi Pemberdayaan Perempuan MUI Pusat, Dr Murniati Mukhlisin, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PMI Pusat, Profesor Hamid Awaluddin, dan Komite Operasi Kemanusiaan PMI Pusat, Husain Abdullah.
