Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=O4Yu8JiG8Z8 / Tawaf TV

DMI.OR.ID, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI), Dr. (H.C.) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, M.B.A., memberikan apresiasi positif terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran wabah virus corona jenis baru (COVID-19).

Hal ini terungkap saat H. Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat, diwawancarai oleh Kompas TV pada Kamis (2/3). Khususnya oleh presenter dan jurnalis Kompas TV, Aiman Witjaksono, S.T., M.Si.

Seperti dilansir dari laman https://www.youtube.com/watch?v=O4Yu8JiG8Z8, H. Muhammad Jusuf Kalla juga menganggap wajar jika ada kesan sejumlah Pemprov dan Pemkot mengambil kebijakan yang berbeda, bahkan lebih cepat dari pemerintah pusat. Alasannya, pemprov dan pemkot jauh lebih memahami kondisi riil di daerah terkait pencegehan dan penanggulangan wabah COVID-19.

Bahkan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) ke-10 dan ke-12 itu juga mengimbau pemerintah pusat untuk bertindak tegas dan cepat dalam melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kalau perlu, kebijakan itu diikuti tindakan hukum yang lebih tegas dan keras terhadap para pihak yang melanggarnya.

Termasuk larangan bagi warga di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Kawasan Jabodetabek) untuk mudik saat ini.

Menurut H. Muhammad Jusuf Kalla, pemerintah harus tegas melarang warga di kawasan Jabodetabek untuk mudik, jika tidak ingin penyebaran virus Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Coronavirus (Co-V)-2 semakin tersebar luas ke seluruh wilayah di Indonesia.

Bahkan jika kebijakan pemerintah ini dianggap diktator pun tidak apa-apa, karena tujuannya untuk kebaikan, demi menjaga kesehatan masyarakat. Tindakan diktator yang tidak boleh itu dalam masalah politik. Masyarakat juga tidak memiliki opsi lain kecuali harus mematuhi imbauan pemeirntah untuk menjaga jarak fisik (physical distance).

Berikut ini adalah video wawancara Bapak H. Muhammad Jusuf Kalla dengan Aiman Witjaksono di Kompas TV, seperti dilansir dari laman https://www.youtube.com/watch?v=O4Yu8JiG8Z8 / Kompas TV. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat.

Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani, S.I.P., M.Si.

Anggota Tim Nasional Pencegahan dan Penanggulangam COVID-19 DMI