DMI.OR.ID, JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indoneia (MUI) Pusat, DR. KH. Makruf Amin, menegaskan bahwa wacana penting yang digagas dalam Kongres Ekonomi Umat 2017 ialah menegakkan kedaulatan ekonomi ummat di tanah airnya sendiri, Negara Kesatuan Republik Idonesia (NKRI).
Kyai Makruf menyatakan hal itu pada Sabtu (22/4), saat memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres Ekonomi Umat 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Kegiatan ini mengangkat tema Arus Baru EKonomi Indonesia dan diselenggarakan oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI pada Sabtu (22/4) hingga Senin (24/4).
“Satu wacana penting yang akan digagas dalam kongres demi terciptanya arus baru ekonomi Indonesia ialah menegakkan kedaulatan ekonomi umat. Langkah konkritnya yaitu dengan mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam secara arif dan berkelanjutan,” tutur Kyai Makruf pada Sabtu (22/4).
Menurutnya, pelaksanaan kongres ekonomi umat ini berangkat dari keprihatinan MUI terhadap ketimpangan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Kemakmuran ekonomi hanya dinikmati sebagian orang saja.
“Saat ini, sekitar satu persen orang kaya penduduk Indonesia telah menguasai sekitar 50 persen aset negara. Padahal masih banyak penduduk miskin di Tanah Air. Islam mengajar bahwa kekayaan tidak hanya dimiliki orang kaya itu saja, tetapi juga harus dirasakan masyarakat lainnya.” papar Kyai Makruf di depan sekitar 700 hadirin yang terdiri dari 400 peserta dan tamu undangan lainnya.
Kyai Makruf pun memandnag penting perlunya penguatan kembali koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional Indonesia. “Seharusnya, koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional. Namun, ternyata koperasi belum memegang peranan penting,” tutur Kyai Makruf.
Dalam Kongres ekonomi ln, lanjutnya, terdapat empat pilar pemberdayaan ekonomi ummat yang menjadi pokok bahasan utama, yakni usaha mikro, kecil, dan menengah (umkm), pemberdayaan lembaga keuangan syariah, penguatan jaringan umat, dan kajian eknomi umat.
“Penguatan pemberdayaan ekonomi umat harus dibangun di atas fondasi tauhid, akhlaq, dan syariah. kongrs ekonomi umat harus bisa menjadi arus baru ekonomi Indonesia,” tegas Kyai Makruf yang juga Rais A’am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.
Adapun keadilan sosial, imbuhnya, baru bisa dirasakan oleh masyarakat jika pemerataan ekonomi benar-benar terjadi di masyarakat. “Negara harus menguasai hajat hidup orang banyak. Jangan sampai rakyat menjadi obyek penderita saja,” ungkapnya.
Dalam peresmian ini, turut hadir Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo dengan didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja, antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Ir. H. Rudiantara, M.B.A., dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Dr. H. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD.
Saat ini, kedua menteri itu juga mengemban amanat sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia, dan Ketua Departemen Kominfo, Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Pimpinan Pusat PP DMI.
Adapun Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI, H. Darmin Nasution, S.E., D.E.A., Ph.D., ikut berdiri di panggung utama bersama-sama dengan Kyai Makruf Amin. Keduanya bersama-sama menyaksikan pemukulan bedug oleh Presiden Joko Widodo sebagai tanda dimulainya acara Kongres Ekonomi Umat 2017.
Berdasarkan pantauan DMI.OR.ID, acara dibuka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an, kemudian diikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembukaan oleh Ketua Pelaksana Kongres Ekonomi Umat (KEU), Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si., yang juga Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI.
Acara berlanjut dengan sambutan resmi oleh Ketua komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) MUI, H. Muhammad Azrul Tanjung, S.E., M.Si., lalu sambutan oleh Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat, KH. Makruf Amin, kemudian sambutan dan pembukaan acara oleh Presiden Joko Widodo, pagelaran seni rampak bedug dari Banten, serta diakhiri dengan do’a penutup.
Selain kegiatan utama yang berlangsung di Aula Ballroom Puri Ratna, terdapat juga pameran produk halal di bidang kuliner, fashion Islami, perbankan syariah, dan properti yang telah dibina dan dikembangkan oleh Komisi Pemberdayaan EKonom Umat MUI serta dari berbagai sponsor kegiatan ini seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
