Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak menaruh ekspektasi tinggi terhadap pembentukan Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Alasannya, mekanisme forum itu dinilai menempatkan seluruh keputusan pada Trump seorang, sehingga peran negara lain terlihat seperti sekadar memberi masukan tanpa kuasa menentukan hasil akhir.
Meski begitu, JK tetap menyimpan harapan bukan “perdamaian besar” yang terdengar indah di atas kertas, melainkan minimal penghentian perang dan dimulainya rekonstruksi Gaza, Palestina.
Pernyataan itu disampaikan JK dalam diskusi bertajuk Manfaat dan Mudharat Indonesia Mendukung Dewan Perdamaian Gaza Buatan Trump yang disiarkan melalui kanal YouTube Forum Insan Cita, Senin (2/2/2026).
Dalam forum tersebut, JK menekankan bahwa jika BoP memang bisa menghentikan rentetan serangan dan membuka jalan pemulihan wilayah yang hancur, maka itulah hasil paling realistis yang patut dikejar saat ini.
Namun, di sisi lain, JK membaca inisiatif Trump sebagai etalase kekuasaan. Menurutnya, cara Trump menyelesaikan konflik memperlihatkan pola “pemaksaan kebijakan” melalui instrumen politik, bukan dengan ancaman senjata, tetapi dengan kendali atas keputusan, termasuk lewat hak veto. JK menilai pendekatan itu membuat proses penyelesaian konflik lebih menyerupai strategi menekan pihak-pihak terkait, bukan forum musyawarah yang setara.
JK juga mengulang pandangannya bahwa kunci berhentinya perang Gaza pada dasarnya berada di tangan segelintir aktor utama. Ia menyebut tiga figur yang, menurutnya, paling menentukan arah konflik: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pimpinan faksi Hamas yang disebutnya kini dipegang Yahya Sinwar, serta Presiden AS Donald Trump. Dengan asumsi itulah, JK melihat langkah Trump sebagai “cara terpaksa” yang setidaknya berpotensi menghentikan perang atau invasi—meski bukan model penyelesaian yang ideal.
Kritik terkeras JK tertuju pada struktur BoP yang ia anggap timpang. Ia menyoroti ketentuan bahwa Trump menjadi ketua sekaligus pemegang hak veto. Dalam skema semacam itu, usulan dari negara lain bisa saja diajukan, tetapi tetap dapat dimentahkan sewaktu-waktu. Akibatnya, BoP tampak lebih seperti “wadah Trump” ketimbang lembaga kolektif yang benar-benar menampung dan menimbang kepentingan banyak pihak.
Walau menyesalkan format tersebut, JK tetap menaruh tumpuan harapan pada tujuan yang paling mendesak: menghentikan perang. Baginya, setiap hari perang hanya memperpanjang daftar korban jiwa, luka-luka, serta kehancuran bangunan dan kehidupan.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran negara-negara Islam dalam forum itu, termasuk Indonesia, Turki, Arab Saudi, Qatar, dan lainnya untuk memastikan aspirasi Palestina tidak sekadar menjadi catatan pinggir. Menurut JK, bila negara-negara mayoritas Muslim yang hadir tidak mampu mewakili kepentingan warga Gaza dan Palestina, maka forum tersebut justru berisiko menambah masalah baru alih-alih memberi jalan keluar.
