DMI.OR.ID, JAKARTA – Program percepatan sertifikasi tanah menjadi salah satu isu utama yang terungkap dalam sambutan Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. H Joko Widodo (Jokowi), saat membuka Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017 pada Sabtu (22/4) siang di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Apalagi dari total 126 juta bidang tanah, baru 46 juta bidang tanah yang bersertifikat.
“Sekarang ada 126 juta bidang tanah di negara Indonesia, namun yang telah disertifikatkan hanya 46 juta bidang tanah. Artinya, masih ada lebih dari 60 persen (sekitar 80 juta) bidang tanah yang belum disertifikatkan karena alasan biaya,” tutur Presiden Joko Widodo pada Sabtu (22/4) siang.
Kegiatan ini mengangkat tema Arus baru Ekonomi Indoesia dan diselengarakan oleh komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada Sabtu (22/4) hingga Senin (24/4) di Jakarta.
Presiden Jokowi pun menginstruksikan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Dr. H. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.A.L.D., untuk secepatnya memproses sertifikasi tanah sebanyak 5 juta sertifikat tanah untuk tahun 2017 ini.
“Saya telah menargetkan kepada Menteri Agraria dan BPN agar tahun ini (2017) lima juta sertifikat tanah harus keluar untuk rakyat. Biasanya, dalam setahun BPN hanya mengeluarkan 400 sertifikat tanah. Lalu tahun depan (2018) 7 juta sertifikat harus keluar, dan tahun depannya lagi 9 juta sertifikat harus bisa dikeluarkan untuk rakyat,” papar Presiden Jokowi.
Presiden juga memperingatkan para menterinya untuk bisa memenuhi target yang ditentukan dan bagaimana caranya target itu dipenuhi diserahkan sepenuhnya kepada para menteri. “Saya bekerja memang selalu memakai target. Soal target itu dinilai terlalu tinggi, itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan,” tegas Presiden Jokowi.
“Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu. Karena kalau tidak ada target konkret, kapan pun dari 126 juta bidang tana, sedangkan per tahun hanya 400, kapan itu bisa diselesaikan?,” ungkapnya.
Presiden Jokowi pun menyatakan kesediaan pemerintah jika ada koperasi pondok pesantren (kopontren) yang meminta konsesi tanah sebesar 20 ribu hektar atau 10 ribu hektar tanah. Asalkan peruntukan lahannya jlas, dan produktif, tidak dibiarkan terlantar atau dperjualbelikan.
“Misalnya ada sebuah koperasi pondok pesantren minta konsesi 20 ribu hektar atau 10 ribu hektar, kami akan siapkan. Tapi untuk apa, kita juga harus tahu, produktif atau tidak tanah itu, jadi tidak bisa dibiarkan terlantar atau justru diperjualbelikan. Oleh karena itu, diperlukan skema yang tepat agar tanah produktif sehingga bisa memperkecil ketimpngan dan kesenjangan ekonomi,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini terdapat 12,7 juta hektar lahan hutan yyang ada di seluruh Indoneia. Dri jumlah itu, ada 9 juta hektar lahan yang nanti akan dibagi-bagikan kepada rakyat. “12,7 juta hektar lahan hutan ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat miskin sebagai lahan koperasi mauoun lahan pesantren,” imbuhnya.
Namun redistribusi aset tanah dan reforma agraria ini, lanjutnya, bukanlah bagi-bagi lahan. “Saya nggak mau kita hanya bag-bagi, kemudian tanah ini dijual lagi. Ini sebuah skema yang harus dibicarakan secara detail. Pemerintah tidak ada masalah,” ujarnya.
Dalam peresmian ini, Presiden Joko Widodo hadir didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Ir. H. Rudiantara, M.B.A., dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Dr. H. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD.
Saat ini, kedua menteri itu juga mengemban amanat sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia, dan Ketua Departemen Kominfo, Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Pimpinan Pusat PP DMI.
Adapun Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI, H. Darmin Nasution, S.E., D.E.A., Ph.D., ikut berdiri di panggung utama bersama-sama dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat, DR. KH. Makruf Amin. Mereka bersama-sama menyaksikan pemukulan bedug oleh Presiden Joko Widodo sebagai tanda dimulainya acara KEU Tahun 2017.
Berdasarkan pantauan DMI.OR.ID, acara dibuka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an, kemudian diikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembukaan oleh Ketua Pelaksana Kongres Ekonomi Umat (KEU), Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si., yang juga Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI.
Acara berlanjut dengan sambutan resmi oleh Ketua komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) MUI, H. Muhammad Azrul Tanjung, S.E., M.Si., lalu oleh Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat, KH. Makruf Amin, dan iakhiri dengan do’a penutup.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
