DMI.OR.ID, JAKARTA – Pengambilalihan aset-aset sumber daya alam nasional dari kepemilikan korporasi asing menjadi milik korporasi negara atau swasta nasional merupakan salah satu fokus program pengarusutamaan ekonomi RI di masa pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi). Hal ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi di masyarakat.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa pada tahun 2016 lalu, Pemerintah RI telah mengambil alih 100 persen saham kepemilikan Blok Mahakam dari perusahaan asal Jepang, Inpex Corporation. Lalu, saham itu diberikan kepada PT Pertamina Hulu Mahakam.
“Saya ingin sedikit bercerita mengenai beberapa aset besar yang dulunya dimiliki dan dikuasai oleh asing. Aset pertama ialah Blok Mahakam yang dulunya dikuasai oleh Jepang. Akan tetapi, pada tahun lalu, seluruh sahamnya diambil pemerintah dan diberikan ke Pertamina untuk dikelola,” tutur Presiden Jokowi pada Sabtu (22/4) siang di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Tepatnya, saat memberikan sambutan dan membuka secara resmi Kongres Ekonomi Umat Tahun 2017. Kegiatan ini mengangkat tema Arus Baru Ekonomi Indonesia dan diselenggarakan oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (KPEU) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Sabtu (2/4) hingga Senin (24/4).
Presiden Jokowi pun mengungkapkan kisah pengambilalihan saham PT. Newmont Nusa Tenggara, Tbk oleh pengusaha nasional, Ir. H. Arifin Panigoro, pemilik PT. Medco Energy, Tbk, dengan bantuan dan dorongan pemerintah.
“Kedua yaitu Newmont, tambang emas terbesar di Nusa Tenggara yang juga sudah diambil oleh pengusaha Arifin Panigoro, yang sebelumnya dimiliki oleh Australia. Pak Arifin harus paham, ini juga karena dukungan pemerintah ,” ungkap Presiden Jokowi.
Dengan kondisi ini, Presiden Jokowi juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersyukur kepada Allah SWT. “Apa pun yang dilakukan pemerintah bukan hanya untuk satu golongan saja, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia,” paparnya.
Terkait aset-aset sumber daya alam lainnya yang masih dikuasai krporasi asing, Presiden meminta masyarakat Indonesia untuk bersabar. Pemerintah tidak bisa mengambil alih aset-aset itu sekaligus. “Tapi ini satu-satu, enggak bisa sekaligus,” ucapnya.
Berdasrkan pantauan DMI.OR.ID, acara pembukaan ini turut dihadiri sejumlah pengusaha nasional seperti Arifin Panigoro dan DR. drg. H. Chairul Tanjung, M.B.A. Hadir pula sekitar 700 undangan dari berbagai kalangan seperti MUI, organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, pondok pesantren, perguruan tinggi, pelaku ekonomi syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).
Dalam pembukaan ini, Presiden Jokowi hadir didampingi sejumlah menteri Kabinet Kerja, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Ir. H. Rudiantara, M.B.A., dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Dr. H. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.ALD.
Saat ini, kedua menteri itu juga mengemban amanat sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia, dan Ketua Departemen Kominfo, Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Pimpinan Pusat PP DMI.
Adapun Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian RI, H. Darmin Nasution, S.E., D.E.A., Ph.D., ikut berdiri di panggung utama bersama-sama dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat, DR. KH. Makruf Amin. Mereka bersama-sama menyaksikan pemukulan bedug oleh Presiden Joko Widodo sebagai tanda dimulainya acara KEU Tahun 2017.
Berdasarkan pantauan DMI.OR.ID, acara dibuka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an, kemudian diikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembukaan oleh Ketua Pelaksana Kongres Ekonomi Umat (KEU), Ir. H. Lukmanul Hakim, M.Si., yang juga Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI.
Acara berlanjut dengan sambutan resmi oleh Ketua komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat (PEU) MUI, H. Muhammad Azrul Tanjung, S.E., M.Si., lalu oleh Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat, KH. Makruf Amin, dan diakhiri dengan do’a penutup.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
