DMINEWS, JAKARTA – Pemerintah mendorong adanya aliansi strategis antara berbagai pihak terkait dalam rangka membangun ekonomi syariah di Tanah Air yang juga dapat bermanfaat guna mengembangkan perekonomian nasional.
“Ekonomi Islam atau syariah agar dapat dibumikan dengan sistem yang lebih dapat dipahami semua orang,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai membuka Muktamar III Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) tahun 2015 di Gedung Dhanapala, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, sebagaimana dilansir dari laman antaranews.com.
Ditanyakan mengenai apakah ada program insentif khusus lainnya yang sedang disiapkan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi syariah di dalam negeri, Wapres yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengatakan, hal itu akan dipelajari lagi.
Sebelumnya, Indonesia juga telah ditetapkan sebagai tuan rumah Forum Ekonomi Islam Dunia (“World Islamic Economic Forum/WIEF”) yang akan digelar di Jakarta pada Mei 2016.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, setelah mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Ketua Yayasan WIEF Tun Musa Hitam di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/4), mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah pelaksanaan WIEF 2016.
“Kita akan menjadi tuan rumah WIEF 2016 pada Mei di Jakarta, bersamaan dengan annual meeting (pertemuan tahunan) Islamic Development Bank,” ujarnya.
Ia mengatakan bahwa pada tahun 2009 lalu, Indonesia pernah menjadi tuan rumah forum serupa.
Menurut dia, forum itu strategis karena akan dihadiri oleh para pelaku bisnis dari seluruh dunia, termasuk dari negara-negara Islam yang memiliki kelebihan dana untuk diinvestasikan.
Sebagaimana diketahui, dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 yang telah disahkan Presiden melalui PP No. 2 Tahun 2015, disebutkan perlu adanya kebijakan dan arahan strategis otoritas keuangan dan kementerian terkait di dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
Hal demikian dengan tujuan antara lain guna lebih mengoptimalkan peran dan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah dalam pembangunan nasional.
