DMI.OR.ID, JAKARTA – Bandar narkoba harus dimiskinkan dan seluruh hartanya yang berasal dari hasil bisnis haram itu harus disita dan dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Dewan Masjid Indonesia (DMI), Dr. H. Munawar Fuad Noeh, MA, menyatakan hal itu saat bertemu dan bersilaturrahim dengan jajaran pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN) di kantor BNN, Jakarta, pada Senin (6/7) pagi.
“Kami sangat prihatin dengan apa yang ditargetkan negara sejak tahun 2000 silam agar Indonesia bebas narkoba Tahun 2015. Target ini justru gagal tercapai, bahkan tahun 2015 menjadi tahun darurat narkoba,” tutur Munawar pada Selasa (6/7), seperti dikutip dari http://www.rmol.co.
Generasi muda bangsa Indonesia harus diselamatkan dari bencana narkoba. PP DMI, lanjutnya, mendukung penuh berbagai langkah dan kebijakan Kepala BNN serta jajarannya untuk memulihkan status darurat narkoba segera dan secepatnya.
Bahkan Munawwar pun mengapresiasi sikap dan kebijakan Kepala BNN yang sangat kuat memiliki komitmen, visi dan pengetahuan yang luas dan dalam terkait Indonesia bebas Narkoba. “Khususnya, pandangan Kepala BNN yang menghendaki peran negara lebih powerful untuk menangkap, mengadili, sekaligus memiskinkan bandar narkoba,” tegasnya.
Dalam pertemuan ini, delegasi PP DMI diterima secara langsung oleh Kepala BNN, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Anang Makruf. Dari jajaran PP DMI, hadir antara lain Sekretaris PP DMI, Dr. Ir. H. Ifan Haryanto, M.Sc, dan Dr. H. Munawar Fuad Noeh, M.Sc, Bendahara PP DMI, Hj. Dian Artida , dan Ketua BidangSosial Kemanusiaan dan Kesejahteraan Umat PP DMI, Drs. H. Andi Mappaganty.
Kepala BNN juga merespon positif tentang kerja sama untuk segera menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PP DMI dan langsung diwujudkan dalam program kerja sama Training on Trainer (ToT) Muballigh dan Da’i.
“Bahaya Narkoba sangat laten dan massif dalam menghancurkan generasi dan moral bangsa, bahkan mafia dan bandar Narkoba bisa saja seperti di Meksiko yang berperan mengendalikan negara dan pemerintahan,” papar Irjen. Pol. Anang.
Penulis: Muhammad Ibrahim Hamdani
